Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Usaha Rakyat Bagi UMKM Bidang Event Organizer Di Kota Semarang Endang Setyowati
Jurnal Syntax Transformation Vol 2 No 09 (2021): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v2i9.409

Artikel ilmiah ini membahas mengenai implementasi kebijakan relaksasi dari Permenko Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020 terhadap UMKM khususnya di bidang Event Organizer (EO) di kota Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptis analisis, dengan metode pendekatan yuridis normatif empiris. Dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan relaksasi dilakukan dengan memberikan restrukturisasi dalam bentuk penambahan masa angsuran kredit, kesempatan untuk menambah jumlah kredit dari limit plafon, dan diberinya perpanjangan waktu dalam melengkapi syarat administrasi. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya keseragaman teknis di lembaga penyalur KUR dan belum adanya kesesuaian antara kebijakan dengan harapan penerima KUR. Untuk itu perlu diupayakan pembuatan aturan teknis yang seragam dan penambahan ketentuan yang lebih mengakomodir kebutuhan UMKM.

PENINGKATAN KOMPETENSI KARYAWAN PERUSAHAAN FARMASI MELALUI PELATIHAN PERENCANAAN MANAJEMEN BISNIS Ana Kadarningsih; Dian Prawitasari; Endang Setyowati
Jurnal Padamu Negeri Vol. 3 No. 2 (2026): April : Jurnal Padamu Negeri (JPN)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/h1ngeg48

The pharmaceutical industry is a critical sector in every developed and developing country. The pharmaceutical industry is a key asset for the global economy, so pharmaceutical companies need business management planning for company survival. This business management planning includes marketing management planning, financial management, human resource management and operational management. Business management planning requires the ability and competence of human resources or pharmaceutical company employees, so training is needed to improve the ability of pharmaceutical company employees to prepare business management plans so that they are effective and efficient based on a success metric system. This business management planning training was given to managers and supervisors of pharmaceutical companies in the city of Semarang and Semarang Regency, a total of 45 participants from 22 pharmaceutical companies. The training activity stage consists of three activities, including presentation of business management material, practical business management planning exercises and training evaluation. Apart from that, before the training, a pretest and posttest were carried out after the training. The results of the business management planning training activities showed that participants' understanding of business management increased by 40% after the training was implemented. Apart from that, training participants are able to prepare marketing management plans, financial management, human resource management and operational management that are more effective and efficient.

DOKTRIN MODERN PERSEROAN TERBATAS DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG Endang Setyowati
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 02 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.513

ABSTRAKInkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, hasil penelitian ini menjelaskan Kedudukan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 sejatinya tidak menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan policy rules atau regels sesuai dengan prinsip freies ermessen dalam rangka menjalankan Undang-Undang. instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Permasalahan yang ada saat ini sering kali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat. Kata kunci : inkonsistensi, perjanjian, perdagangan, internasional

Meninjau Kembali Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap Karya Musik pada Platform Streaming Digital di Indonesia Ade Irma Srimurni Ati; Zaenal Arifin; Wijayono Hadi Sukrisno; Arifin Arifin; Endang Setyowati
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13484

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya musik pada platform streaming digital serta efektivitas sanksi terhadap pelanggaran hak cipta melalui penggunaan, pengunggahan ulang, dan pendistribusian karya tanpa izin pencipta. Kehadiran platform streaming digital telah memperluas distribusi dan konsumsi karya musik, tetapi pada saat yang sama menciptakan ruang baru bagi penggunaan karya tanpa izin yang berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta. Perkembangan praktik digital menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kemampuan hukum dalam menangani pelanggaran pada platform streaming digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan serta penegakan hak cipta dalam lingkungan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi, pengaturan lisensi dan royalti, serta pemberian sanksi perdata, pidana, dan administratif. Namun, perlindungan hukum belum mampu memberikan hasil yang optimal ketika pihak lain menggunakan atau mendistribusikan karya musik tanpa izin melalui platform streaming digital. Keterbatasan pengawasan dan penindakan menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan hak cipta, bentuk pelanggaran digital, atau sanksi hukum secara terpisah sehingga belum mengkaji hubungan antara bentuk pelanggaran, perlindungan hukum, dan efektivitas sanksi dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta pada platform streaming digital memerlukan mekanisme penegakan hukum yang mampu mendeteksi pelanggaran, menghentikan penggunaan karya tanpa izin, dan memastikan pemenuhan hak ekonomi pencipta, selain memberikan sanksi terhadap pelaku. Penguatan pengawasan digital dan penyesuaian mekanisme penegakan hukum dengan karakteristik platform streaming diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pencipta karya musik. This study aims to analyze the legal protection of musical works on digital streaming platforms and the effectiveness of sanctions for copyright infringement involving unauthorized use, re-uploading, and distribution. Digital streaming platforms have expanded the distribution and consumption of musical works while creating opportunities for unauthorized use that may undermine creators’ economic rights. This development reveals a gap between the copyright protection provided under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the capacity of the existing legal framework to address infringement in digital environments. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis examines legislation, legal doctrines, judicial decisions, and previous studies concerning copyright protection and enforcement. The findings demonstrate that Law Number 28 of 2014 protects creators through moral and economic rights, licensing and royalty mechanisms, and civil, criminal, and administrative sanctions. However, protection remains suboptimal because monitoring and enforcement mechanisms face difficulties in identifying infringements, preventing unauthorized use, and ensuring the fulfillment of creators’ economic rights. Previous studies have predominantly examined copyright protection, digital infringement, or legal sanctions separately, leaving insufficient analysis of the relationship between infringement patterns, legal protection, and sanction effectiveness on digital streaming platforms. This study argues that effective copyright protection requires enforcement mechanisms capable of detecting infringement, preventing unauthorized use, ensuring creators’ economic rights, and imposing appropriate sanctions on infringers. Strengthening digital monitoring and adapting enforcement mechanisms to the characteristics of streaming platforms are necessary to enhance legal certainty and provide effective protection for musical creators.

Kajian Kerjasama Program Rendah Karbon Dalam Perspektif PP Nomor 22 Tahun 2021 (Mobilitas Bersih Untuk Area Metropolitan Semarang) Helen Intania Surayda; Fajar Prima Julian; Endang Setyowati; Amri Panahatan Sihotang
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8174

Lingkungan melekat pada kehidupan manusia menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dari air, udara dan sinar matahari. Oleh karena itu kelestariannya harus dijaga agar dapat dinikmati dengan baik dan layak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan melakukan program kerjasama dengan pemerintah Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan nol emisi (zero emission) di sejumlah provinsi di Indonesia salah satunya Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam konteks hukum nasional yang terkait adalah UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Framework Conwntion On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PerMen Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 196 huruf c, Pasal 199, Pasal 213 ayat (2) huruf n, Pasal 209 melakukan kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara yang melibatkan keterlibatan kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, perempuan dan lansia.

Pemahaman Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mekanisme Non Litigasi Dan Litigasi Kepada Masyarakat Di Kelurahan Penggaron Lor Kota Semarang Dedy Suwandi; Dharu Triasih; Endang Setyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11969

The resolution of land disputes through non-litigation and litigation mechanisms is a common issue faced by the community, especially concerning inheritance and land boundary problems that involve families and local environments. In Penggaron Lor Village, Genuk District, Semarang City, many residents lack a deep understanding of these two mechanisms, despite their importance in choosing the appropriate dispute resolution path based on the context and needs of the parties involved. To address this, the Faculty of Law of Semarang University carried out a community service program to educate the public about both litigation and non-litigation land dispute resolution mechanisms. The method used in this program is a normative-prescriptive approach, utilizing legal, historical, and conceptual perspectives. The community service activities consisted of a pre-test to assess initial knowledge, a lecture on litigation and non-litigation mechanisms, and a question-and-answer session to deepen participants' understanding. The results of the program indicate that most people in Penggaron Lor Village are not fully aware of how to resolve land disputes through either litigation (court) or non-litigation (such as mediation and conciliation) methods. However, the majority of participants prefer non-litigation resolution methods as they are considered more efficient and help maintain good relationships between the parties involved in the dispute. Additionally, some community representatives are expected to become follow-up counselors, spreading this knowledge to a wider audience. Keywords: Land Dispute; Litigation; Non-Litigation.

Penyuluhan Pembaharuan Hukum Pidana Formal di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Batang Untuk Meningkatkan Pemahaman Warga Binaan Tentang Prinsip Due Process of Law Amri Panahatan Sihotang; Endang Setyowati; Dhian Indah Astanti; Stefani Dewi Rosaria
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jqab8e68

Pembaruan hukum pidana formal melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menuntut peningkatan pemahaman masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), terhadap prinsip due process of law dan hak-hak prosedural dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang mengenai pembaruan hukum pidana formal serta perlindungan hak prosedural. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi identifikasi pemahaman awal melalui pre-test, penyampaian materi, diskusi interaktif berbasis studi kasus, dan evaluasi menggunakan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian besar peserta belum memahami secara komprehensif pembaruan KUHAP, prinsip due process of law, hak memperoleh pendampingan hukum, serta mekanisme upaya hukum. Setelah mengikuti penyuluhan terjadi peningkatan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan peserta menjelaskan kembali tahapan proses peradilan pidana serta hak-hak prosedural yang dijamin oleh hukum. Metode penyuluhan yang diterapkan terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum WBP sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya proses hukum yang adil, transparan, dan sesuai prosedur. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Universitas Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Batang dalam mendukung penguatan perlindungan hak asasi manusia serta akses terhadap keadilan melalui edukasi hukum yang berkelanjutan.

PENANGANAN PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL Freniarma Lestari Cahyani; Helen Intania Surayda; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7715

Perdagangan Internasional juga dapat terjadi karena perbedaan preferensi negara negara terhadap barang dan jasa tertentu. Dalam hal ini tak luput dalam ranah perdangangan Narkoba yang masuk ke Indonesia yang saat ini menjadi permasalahan nasional. Metode penelitian yang dipergunakan diantaranya jenis adalah yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan analisis. Pendekatan konseptual karena untuk menganalisis masalah dalam berkembang pesatnya perdangangan internasional; pendekatan analisis dilakukan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional yaitu mengenai penangangan perdangangan gelap narkotika internasional. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan analisa data secara kualitatif yang dinyatakan dengan kata kata atau simbol. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal perspektif Hukum Internasional dan Nasional yaitu pihak Indonesia dalam hal ini (BNN) menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang bernama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan tentunya membantu memaksimalkan kinerja serta penanganan BNN dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran narkotika di Indonesia.Dalam penelitian ini berusaha mengkaji mengenai bagaimana cara Penanganan Perdangangan Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional sehingga meminimalisir terjadinya peredaran gelap Narkotika Internasional yang masuk di Indonesia.

PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGANDI KOTA SEMARANG Diah Ayu Permata Sari; Yudhitiya Dyah Sukmadewi; Supriyadi Supriyadi; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9078

Recent developments in the property sector have increased the demand for financing, with regards to land that will be used as collateral for credit, this is done through the binding of a Deed of Granting Mortgage Rights. In this binding, the Land Deed Official has a very important role until the Mortgage Rights Certificate is issued. The implementation and responsibilities of Land Deed Making Officials in the City of Semarang are carried out in 3 offices, namely the Office of the Notary-Land Deed Making Official (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, the Notary-PPAT Office Sasmito Raharjo, SH., MH, and the Office Notary Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn in this research will discuss the Implementation and Responsibilities of Land Deed Officials in Registration of Mortgage Rights, obstacles and how to resolve them. The method used is a sociological juridical research method, with research specifications namely analytical descriptive. The data used in this research are primary data and secondary data through qualitative analysis. The research results show that the implementation and responsibilities of the Land Deed Official in registering mortgage rights in Semarang City are as follows, namely the implementation and responsibilities of the Official include checking certificates, making land deeds, explaining to the parties involved, verifying documents, signing land deeds, registration at the land office until receipt of the Mortgage Rights Certificate. The obstacles in this research are an unstable network, writing errors in the deed, time constraints, banks/creditors who don't understand the application, changing creditor staff with solutions namely improving the internet network system, data correction efforts, application training and thoroughness from various parties.AbstrakAdanya perkembangan zaman mengenai sektor properti meningkatkan permintaan pembiayaan, berkaitan dengan tanah yang akan digunakan sebagai jaminan kredit dilakukan melalui pengikatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dalam pengikatan tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran yang sangat penting hingga terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan. Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Semarang dilakukan di 3 Kantor yaitu Kantor Notaris- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatmiko Nugroho, SH., M.Si, Kantor Notaris-PPAT Sasmito Raharjo, SH., MH, dan Kantor Notaris Dr, Muhammad Hafidh, SH., M.Kn dalam penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Hak Tanggungan, hambatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan di Kota Semarang adalah sebagai berikut yaitu sebagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab Pejabat mencakup pengecekan sertipikat, pembuatan akta tanah, penjelasan kepada pihak yang terlibat, verifikasi dokumen, penandatanganan akta tanah, pendaftaran ke kantor pertanahan hingga penerimaan Sertifikat Hak tanggungan. Adapun hambatan dalam penelitian ini yaitu jaringan yang kurang stabil, kesalahan penulisan pada akta, keterbatasan waktu, pihak bank/kreditur yang kurang memahami aplikasi, pergantian staff kreditur dengan penyelesaian yaitu peningkatan sistem jaringan internet, upaya pengkoreksian data, pelatihan aplikasi dan ketelitian dari berbagai pihak.

SOCIAL CONFLICT RESOLUTION RELATED TO BULLYING CASES THROUGH THE DELIBERATION SYSTEM BASED ON PANCASILA PERSPECTIVE Trini Handayani; Aji Mulyana; Cucu Solihah; Azzahra Salsabila Ramadani; Kayla Andini Putri; Endang Setyowati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10431

This article discusses the review of Social Conflict Resolution Related to Bullying Cases Through the Deliberation System Based on the Perspective of Pancasila. Bullying can be physical, verbal, and mental. Bullying cases in Indonesia are increasing and need serious handling. Deliberation based on Pancasila values can be a solution to resolve bullying conflicts peacefully and constructively. A culture of deliberation needs to be promoted in schools and communities to create a safe environment and respect for human rights. This article discusses the importance of resolving bullying-related social conflicts through a deliberation system based on the perspective of Pancasila. Bullying conflicts create tension and hostility in society, and if not properly addressed can affect the school and workplace environment. This research uses a normative juridical research method by referring to literature and internet materials. Bullying is a form of physical and psychological violence that can be experienced by anyone, and has long existed in society. Bullying is increasingly widespread in educational institutions, influenced by family, environmental, peer group, and media factors. Victims of bullying experience psychological, physical, social and academic impacts. Perpetrators of bullying also experience psychological, social, academic and long-term impacts. The resolution of bullying conflicts can be done through deliberation based on the values of Pancasila, but if not, the conflict can be resolved through deliberation.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search