<![CDATA[Pembangunan hukum nasional merupakan proses dinamis yang tidak terlepas dari konfigurasi politik yang berkembang di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi studi kasus penting dalam memahami hubungan antara politik legislasi dan kualitas produk hukum. Artikel ini menganalisis problematika yang muncul dalam proses legislasi UU IKN, dengan menitikberatkan pada aspek transparansi, partisipasi publik, serta urgensi dan legitimasi politik yang melatarbelakangi pembentukan regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU IKN cenderung bersifat elitis dan tergesa-gesa, dengan minimnya pelibatan publik dan lemahnya kajian akademik yang komprehensif. Hal ini mencerminkan masih lemahnya konsistensi dalam pembangunan hukum nasional yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pembenahan dalam praktik politik legislasi sangat penting untuk memastikan hukum nasional mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan cita-cita konstitusional. Kata Kunci: Pembangunan Hukum Nasional, Politik Legislasi, UU IKN]]>
Copyrights © 2025
