<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kedudukan rekam medis sebagai alat bukti hukum dalam perkara pidana malpraktik medis, serta perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik dari perspektif hukum pidana. Rekam medis memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai alat bukti surat yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diperkuat oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengakui rekam medis elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis untuk menganalisis regulasi, doktrin hukum, dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekam medis berperan preventif, kuratif, dan represif dalam mencegah, menangani, dan membuktikan dugaan malpraktik. Perlindungan hukum bagi pasien diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2023, dan KUHP Baru, namun implementasinya masih terkendala rendahnya literasi hukum, ketimpangan posisi antara pasien dan institusi kesehatan, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek medis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas para pihak, sinergi lintas sektor, dan pengembangan sistem rekam medis yang akuntabel, transparan, dan terintegrasi berbasis teknologi informasi.]]>
Copyrights © 2025
