<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui persyaratan dan mekanisme pemilihan calon Ketua Partai Golkar dan PPP, sekaligus mengevaluasi mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golkar dan PPP agar dapat memberikan kelancaran dalam proses suksesi kepemimpinan guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan? (2) Apakah mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan tersebut sudah memberikan kepastian hukum guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan? Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Partai Gokkar maupun PPP telah mengatur secara rinci persyaratan dan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Sehingga dari aspek legal-formal, AD/ART partai telah cukup memadai untuk dijadikan sebagai aturan main (rule of the game) dalam suksesi kepemimpinan. Namun demikian, perilaku sebagian elit partai yang tidak mau mematuhi aturan main tersebut telah menyebabkan lahirnya konflik. Sehingga dualisme kepengurusan partai pun tidak dapat dihindarkan.]]>
Copyrights © 2017
