<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah wajib di daftarkan ke pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional, kasus yang terjadi di Kampung Serule bahwa mengadakan jual beli tanah hanya diketahui oleh kepala kampung dan surat keterangan kepemilikan tanah, namun tanah tersebut tidak didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pendaftaran tanah Dayah Sirajuddin Serule dan warga Kampung Serule serta penyelesaian batas tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Jenis Penelitian Empiris,yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus Dayah Sirajuddin Serule sudah melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan ketetapan dan peraturan yang berlaku sedangkan warga Kampung Serule belum mendaftarkan tanah kepemilikannya, hanya mengandalkan surat keterangan kepemilikan tanah dari Reje Kampung Serule sehingga tidak memiliki kepastian hukum, agar tanah tersebut memiliki kepastian hukum maka tanah tersebut harus di daftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian batas tanah antara Dayah sirajuddin serule dengan warga kampung serule diselesaikan secara kekeluargaan dengan menghadirkan pihak pemberi hibah, Reje Kampung Serule serta aparatur kampung, sehingga tanah warga Kampung Serule yang sudah digarap menjadi sawah digantikan dengan Tanah hibah Dayah Sirajuddin Serule.]]>
Copyrights © 2023
