<![CDATA[Artikel ini mengkaji konflik pertanahan di pesisir Kabupaten Pamekasan, Madura, yang dipicu pembangunan pagar laut dan penguasaan lahan oleh korporasi yang dinilai merugikan masyarakat nelayan. Aksi demonstrasi Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan tata kelola lahan, lemahnya perlindungan hak masyarakat lokal, serta minimnya partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali makna sosial dari aksi protes serta memahami peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Jawa Timur dalam merespons aduan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPN berperan penting sebagai mediator yang berupaya menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan negara melalui forum mediasi terbuka. Meskipun belum menghasilkan keputusan final, mediasi ini berhasil menciptakan ruang komunikasi dialogis, meredam eskalasi konflik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Studi ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak cukup melalui jalur hukum formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan partisipatif, rekonsiliatif, dan berkeadilan yang mengakui hak masyarakat lokal. Dengan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif, transparan, dan humanis, potensi konflik serupa di masa depan dapat diminimalkan sekaligus memperkuat legitimasi negara di mata rakyat.]]>
Copyrights © 2024
