<![CDATA[Artikel ini membahas analisis teori dari Roscoe Pound mengenai hukum sebagai alat pengendali sosial pada penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Degayu di Kota Pekalongan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penutupan TPA dilakukan setelah kondisi tempat tersebut mengalami kelebihan kapasitas dan masih menerapkan sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Namun demikian pada kenyatannya hal itu belum dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekalongan secara maksimal. Kajian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menciptakan keserasian das sein dan das sollen dari suatu peraturan.]]>
Copyrights © 2025
