cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumardi Efendi
Contact Email
fanshurinstitute@gmail.com
Phone
+6285260083890
Journal Mail Official
fanshurinstitute@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daud Dariah Komplek Perumahan Cinta Kasih Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia, Kode Pos 23687
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Published by FANSHUR INSTITUTE
ISSN : 30468949     EISSN : 30468957     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan Jurnal yang diterbitkan 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober oleh FANSHUR INSTITUTE: Research and Knowledge Sharing in Aceh. Sebagai jurnal multidisiplin nasional yang mencakup berbagai isu dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora, menerima tulisan hasil kajian dan penelitian dari para peneliti, dosen dan mahasiswa dalam bidang kajian meliputi: 1. Hukum, 2. Ekonomi, 3. Psikologi, 4. Komunikasi, 5. Seni dan Budaya, 6. Sosial dan Politik, 7. Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran konseptual dan hasil penelitian yang telah dicapai.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Adinda, Dwiana; Salam, Alfah; Ramadhan, Ardian; Narendra, Adam; Anasti, Masykuri; Yanto, Jerry
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.16

Abstract

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks. Artikel ini mengeksplorasi peran politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana, merinci konteks sejarah, dinamika politik, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sejak masa kolonial hingga reformasi, sejarah hukum pidana mencerminkan dinamika politik yang membentuk pandangan dan nilai hukum. Dinamika politik dalam pembaharuan hukum pidana melibatkan peran partai politik, legislator, dan kelompok advokasi, yang secara kolektif membentuk arah dan substansi perubahan hukum pidana. Rasio atau alasan di balik pembaharuan hukum pidana mencerminkan visi pemerintah dan aspirasi masyarakat terkait sistem peradilan pidana yang diinginkan. Isu-isu sentral seperti keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak individu, keadilan restoratif, dan pengaruh global menjadi fokus pembahasan dalam politik hukum pembaharuan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses pembaharuan mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran demokrasi, sementara dampak sosial dan ekonomi perubahan hukum pidana menjadi ukuran keberhasilan perubahan tersebut. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana memungkinkan evaluasi holistik terhadap peran politik dalam membentuk wajah sistem peradilan pidana Indonesia.
Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi Putri, Nur Kemala; Simeulu, Alex; Fitri, Fikriya Aniqa; Trilia, Irda; Mulitalia; Adisma, M.Febryan
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.17

Abstract

Artikel ini membahas fenomena disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan fokus pada penyebab terjadinya ketidakselarasan antarundang-undang dan solusi yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan hukum normatif, artikel ini menganalisis beberapa faktor penyebab disharmonisasi, termasuk pembentukan peraturan oleh lembaga yang berbeda, pergantian pejabat yang berwenang, pendekatan sektoral yang dominan, kurangnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan ketidakpastian metode penyusunan peraturan. Dalam menyajikan solusi, artikel mengusulkan tiga pendekatan utama: mengubah atau mencabut pasal tertentu yang menyebabkan disharmonisasi, mengajukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, dan menerapkan asas hukum seperti “Lex Superior Derogat Legi Inferiori” dan “Lex Specialis Derogat Legi Generalis.” Selain itu, artikel juga membahas relevansi dan implementasi landasan hukum Omnibus Law sebagai upaya untuk mengatasi disharmonisasi dengan menggabungkan beberapa undang-undang ke dalam satu perangkat peraturan. Pentingnya mengurangi over regulasi juga ditekankan, dengan mengutip pandangan seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyoroti bahwa kualitas undang-undang lebih penting daripada jumlahnya. Artikel ini merangkum tantangan, akar permasalahan, dan alternatif solusi untuk mencapai harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi Alfianda, Rudy; Risardi, Merta; Kamisan; Amin, Muslihun; Sarioda; Maulida, Rahmi; Albayani, Amalia Zahra
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.23

Abstract

Tindak Pidana Korupsi (TPK) menjadi tantangan serius dalam konteks sosial dan bisnis, dengan dampak merugikan yang melibatkan integritas masyarakat dan struktur ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum dan tanggung jawab korporasi dalam pencegahan dan penanggulangan TPK. Melalui metode analisis hukum dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk TPK dan menganalisis peran hukum dalam menangani kasus korupsi, serta mengevaluasi pertanggungjawaban korporasi dalam mengatasi masalah ini. Hasilnya menyoroti pentingnya hukum yang tegas sebagai instrumen utama dalam menindak TPK dan menciptakan efek jera. Selain itu, nilai etika diakui sebagai landasan moral yang memotivasi korporasi untuk menjadi agen perubahan sosial, melibatkan diri dalam praktik bisnis berkelanjutan, dan membentuk kemitraan dengan pemangku kepentingan. Langkah-langkah konkrit, seperti kebijakan anti-korupsi, melibatkan pihak terkait, dan praktik bisnis berkelanjutan, diuraikan sebagai upaya nyata korporasi meningkatkan pertanggungjawaban sosial mereka. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan korporasi, serta nilai etika, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, integritas, dan terhindar dari praktik korupsi.
Peran Petugas Lapas Kelas II B Meulaboh Terhadap Pencegahan Tuberkulosis (TBC) Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Akbar, Mufti; Yumna, Zaifi; Noviana, Verra; Pradana, Anjas Putra; Ananda, Ferdika; Akbar, Devin; Husaini; Syahputra, Zulfiadi Agus
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.24

Abstract

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, berdampak global pada kesehatan masyarakat. Sebagian besar kasus menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi tempat penularan TBC yang tinggi, dengan angka 10-100 kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan menjelaskan karakteristik petugas Lapas subseksi bimkeswat kelas II-B Meulaboh, tingkat pengetahuan dan sikap mereka terhadap pencegahan TBC, faktor risiko penularan TBC di Lapas kelas II-B Meulaboh, dan peran petugas dalam pencegahan TBC. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Lapas memiliki peran aktif dalam pencegahan TBC dengan melibatkan tim medis dari berbagai instansi secara sinergis. Warga binaan menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh, termasuk pemeriksaan dahak dan penilaian klinis. Upaya lainnya, sesuai instruksi Ditjen Pemasyarakatan, melibatkan skrining gejala, mobile rontgen x-ray, dan tes dahak bagi warga binaan, didukung oleh fasilitas transportasi dan layanan kesehatan. Inisiatif ini bertujuan menekan dan mengurangi kasus TBC di Lapas.
Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Aceh Fahira, Jihan
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.25

Abstract

Aceh merupakan sebuah provinsi yang terletak di ujung barat pulau sumatera. Sebelum menjadi keraajan Aceh yang berdaulat, Aceh memiliki sejarah yang cukup panjang yang diabadikan dalam buku buku beserjarah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan peninggalan masa lalu yang tertulis dalam buku sejarah. Aceh memulai masa kejayaannya pada abad ke-13 Masehi. Kolonial Belanda memiliki keinginan untuk masuk menduduki Aceh pada abad ke-19 Masehi, mereka ingin menaklukkan Aceh yang dilatar belakangi oleh kekayaan sumber daya alam. Namun, mereka ingin menanamkan kebijakan-kebijakan politik kolonial Belanda di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan Belanda dalam menaklukkan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode Library Research dengan pendekatan heuristik. Adapun cara data yang ditemukan akan dikumpulkan lalu dianalisis menjadi data yang relevan sesuai dengan topik penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa peristiwa kebijakan politik kolonial Belanda di masa lalu. Melalui penelitian ini diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Aceh itu sangat hebat. Terbukti dari Aceh sanggup melawan Belanda melalui perang Aceh dan kebijakan-kebijakan yang ditanamkan oleh Belanda kepada Aceh mampu dilawan serta diperjuangan oleh kerajaan Aceh khususnya masyarakat Aceh yang ada dimasa itu. Oleh karena itu, Belanda tidak bisa menaklukkan Aceh karena tangguhnya kerajaan Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh.
Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam Maysarah; Nur, Hasan Basri M.
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.26

Abstract

Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1906) merupakan kekuatan Islam yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Empat sultanah, yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641–1675), Nurul Alam Naqiatuddin (1675–1678), Inayat Zakiatuddin (1678–1688), dan Kamalat Syah (1688–1699), secara berturut-turut memimpin kerajaan ini. Meskipun stereotip bahwa kaum perempuan berada di posisi kedua dan kepemimpinan mereka dianggap lemah, Sultanah Safiatudin berhasil menciptakan terobosan signifikan selama pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas peran Sultanah Safiatuudin dalam pengembangan pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam. Metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan digunakan, mengandalkan sumber data primer dan sekunder untuk analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultanah Safiatuddin memberikan kontribusi besar dalam kemajuan pendidikan, melibatkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Ia mendatangkan ilmuwan asing sebagai tenaga ahli, mendorong cendikiawan untuk menulis karya ilmiah, dan memberikan beasiswa kepada ilmuwan Aceh untuk studi di luar negeri. Peningkatan pendidikan juga disokong oleh pembangunan infrastruktur seperti meunasah, zawiyah (dayah), dan perpustakaan. Sultanah Safiatuddin menunjukkan wawasan luas dalam pengembangan sektor pendidikan, menciptakan kebijakan yang mirip dengan Khalifah Harun al-Rasyid dan al-Makmun dari Dinasti Abbasyiah (750-1258), yang dikenal sebagai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam.
Upaya Kepala Madrasah Dalam Memenuhi Fasilitas Kerja Tenaga Kependidikan MAN 2 Aceh Barat Phonna, Bunga Tiara; Mukhlizar; Zulhendra, Danil; Andhika, M. Rezki
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.29

Abstract

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Aceh Barat merupakan salah satu sekolah yang banyak diminati oleh para siswa, sehingga para staff tenaga kependidikan sangat membutuhkan fasilitas kerja yang memadai untuk mendukung kelancaran administrasi. Namun ketersediaan fasilitas kerja untuk menunjang kinerja tenaga kependidikan di sekolah tersebut masih kurang, sehingga kepala sekolah harus mengupayakan kelengkapan fasilitas kerja tenaga kependidikan. Penelitian ini betujuan untuk mengetahui peran kepala madrasah dalam memenuhi fasilitas kerja tenaga kependidikan dan mengetahui cara tenaga kependidikan dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian ini antara lain kepala madrasah, kepala TU, staff TU, bendahara, dan operator. Penelitian ini berlokasi di MAN 2 Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kepala madrasah berupaya melakukan kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pengawasan terhadap fasilitas kerja tenaga kependidikan di MAN 2 Aceh Barat. Kedua, tenaga kependidikan menggunakan fasilitas kerja dengan sangat baik, melakukan perawatan fasilitas kerja dilakukan secara berkala. Kemudian kepala madrasah dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha melakukan monitoring (pengawasan) terhadap alat-alat yang tidak lagi berkerja maksimal dan melakukan upgrade terhadap alat-alat komputer supaya performa dapat berfungsi secara maksimal.
Mengenal Kebutuhan Peserta Didik Diera Kurikulum Merdeka Marhamah, Marhamah; Zikriati, Zikriati
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i1.32

Abstract

Kurikulum adalah pedoman utama bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ia bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan dan perbaikan mengikut perkembangan dan kemajuan zaman. Pergantian kurikulum 2013 kepada kurikulum merdeka belajar oleh pemerintah Indonesia adalah upaya pemerintah menjadikan pendidikan Indonesia tetap relevan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan harapan, lembaga pendidikan Indonesia dapat melahirkan lulusan yang cakap secara intelektual, mahir dalam keterampilan sesuai dengan tuntutan zaman (dunia pekerjaan yang tersedia) dan menjadi ushwah dalam berperilaku. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka pelaku pendidikan dituntut untuk dapat memahami tuntutan konsep kurikulum merdeka belajar, salah satunya seperti bagaimana mengoptimalkan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik (student centered learning). Para pendidik diberikan keleluasaan dalam merancang pembelajaran dengan mengakomodir kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda dengan cara belajar mereka yang berbeda-beda pula. Mengenal kebutuhan belajar peserta didik dalam penerapan kurikulum merdeka belajar adalah keharusan bagi pelaku pendidikan. Pengenalan itu dapat dilakukan sekurang-kurangnya melalui tiga perkara, yaitu karakteristik umum (general characteristics), kemampuan awal khusus (specific entry competencies) dan gaya belajar peserta didik (learning styles). Karena pembelajaran melalui kurikulum merdeka belajar adalah peningkatan pelayanan secara maksimal terhadap aktifitas belajar peserta didik, sehingga mereka memperoleh pendalaman konsep materi yang di kaji secara maksimal dengan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan terkesan.
Konsep Diri dalam Islam Azhari, Muhammad; Anwar; Pohan, Khairisa; Banurea, Sabarita; Darmila, Lilis
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i2.52

Abstract

Konsep diri atau self-concept merupakan pandangan keseluruhan individu terhadap dirinya dan mencakup aspek-aspek seperti keyakinan, nilai, cita-cita, aspirasi, dan komitmen terhadap suatu filosofi hidup.  Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengkaji model konsep diri dalam Islam. Konsep diri dalam Islam di sini dijelaskan sebagai cara seseorang memandang dirinya sebagai makhluk di muka bumi, hamba Tuhan, dan khalifah.  Dalam teori tasawuf, seseorang harus mampu melepaskan pandangannya terhadap diri sendiri. Sebab, hal ini dipandang sebagai tabir yang memisahkan kita dari Tuhan. Seseorang kemudian memusatkan pandangannya kepada Tuhan, sehingga terjalin kesatuan antara hamba dengan Tuhan, sehingga sampai pada insan kamil yang dalam psikologi sufi disebut sebagai manusia sempurna.
Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya Yulindawati, Yulindawati
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i2.57

Abstract

Alokasi Dana Desa (ADD) telah menjadi instrumen vital dalam membangun dan memperkuat komunitas pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan ADD memengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pengelolaan ADD dan menilai dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Panton telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan secara efektif untuk mengembangkan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang memberdayakan masyarakat setempat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan ADD. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan ADD yang berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan di tingkat desa.

Page 1 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 1 (2024): CALL FOR PAPER