Faktor Penentu Kesehatan dan Kemiskinan di Sulawesi: Bukti dari SUSENAS Indonesia 2023

Akib, Fitri Hadi Yulia
Irawati Abdul
Nadiah Putri Cecar Rasyid
Nur Pongoliu

Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)
Vol. 5 No. 05 (2025): Vol. 5 No. 05 (2025): Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)

Kemiskinan di Indonesia masih belum merata di seluruh wilayah, dengan Sulawesi mengalami tingkat kemiskinan yang terus-menerus lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Studi ini menyelidiki kontribusi indikator kesehatan seperti keluhan kesehatan, asuransi kesehatan, kebiasaan anggota rumah tangga merokok, dan status disabilitas terhadap status kemiskinan di Sulawesi. Dengan menggunakan mikrodata representatif nasional dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023 yang mencakup 40.561 responden, termasuk 7.037 yang tergolong miskin, analisis regresi logistik diterapkan untuk memeriksa hubungan antara faktor kesehatan dan kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa disabilitas secara signifikan meningkatkan kemungkinan hidup dalam kemiskinan, dengan rasio peluang 1,38 (p=0,014). Sebaliknya, keluhan kesehatan (OR=0,84, p<0,001), kepemilikan asuransi kesehatan (OR=0,74, p<0,001), dan kebiasaan anggota rumah tangga merokok (OR=0,65, p<0,001) berasosiasi negatif dengan kemiskinan. Meskipun cakupan asuransi kesehatan sesuai dengan harapan, asosiasi yang berlawanan dengan intuisi antara keluhan kesehatan dan kebiasaan merokok menyoroti efek distortif dari pengukuran kemiskinan berbasis pengeluaran, yang mengklasifikasikan rumah tangga dengan pengeluaran lebih tinggi, termasuk untuk layanan kesehatan dan tembakau, sebagai rumah tangga non-miskin, terlepas dari kerentanan mereka. Diagnostik model mengonfirmasi kesesuaian yang memadai, dengan akurasi klasifikasi 82,65% dan nilai-p Hosmer Lemeshow sebesar 0,3056, meskipun daya penjelasnya masih rendah (Pseudo R²=0,0073). Temuan ini menekankan perlunya kerangka kerja kemiskinan multidimensi yang menggabungkan pengeluaran kesehatan dan non-produktif untuk mengukur kesejahteraan secara lebih akurat. Implikasi kebijakan meliputi penguatan cakupan asuransi kesehatan, penerapan langkah-langkah pengendalian tembakau, dan promosi pembangunan inklusif disabilitas untuk mengurangi ketimpangan struktural. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menyediakan bukti spesifik wilayah dari Sulawesi, memajukan pemahaman tentang determinan kesehatan dalam dinamika kemiskinan, dan menawarkan panduan untuk intervensi kebijakan yang terarah.