<![CDATA[This research is motivated by the importance of implementing Islamic economic principles, such as fairness, transparency, and willingness, in daily business practices. The gap between these ideal concepts and the reality on the ground necessitates evaluation, particularly for micro-enterprises. Therefore, this study focuses on analyzing the pricing mechanisms for sales and services at Doro Wontu Photocopy and Printing, reviewing them from the perspective of Islamic economic principles. This research employed a qualitative method with a normative approach, collecting data through direct observation and in-depth interviews with the owner, employees, and customers. The main findings indicate that the pricing mechanisms implemented are not fully compliant with Sharia principles. Practices such as inconsistent price rounding and subjectively determining service prices after the job is completed—without prior agreement—contain elements of uncertainty (gharar) that have the potential to harm consumers. Although customers are generally satisfied with the service, these pricing practices are not transparent. It is concluded that improvements are needed through establishing a clear price list, agreeing on prices before transactions, and educating business owners about the importance of the principles of fairness and transparency to increase trust and business success. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kerelaan, dalam praktik bisnis sehari-hari. Adanya kesenjangan antara konsep ideal tersebut dengan realitas di lapangan mendorong perlunya evaluasi, khususnya pada usaha mikro. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis mekanisme penetapan harga jual dan jasa di Fotocopy dan Percetakan Doro Wontu, serta meninjaunya dari perspektif prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pemilik, karyawan, serta pelanggan. Temuan utama menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik seperti pembulatan harga yang tidak konsisten dan penentuan harga jasa secara subjektif setelah pekerjaan selesai—tanpa kesepakatan awal—mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang berpotensi merugikan konsumen. Meskipun pelanggan secara umum merasa puas dengan pelayanan, praktik penetapan harga ini tidak transparan. Disimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan melalui penetapan daftar harga yang jelas, kesepakatan harga sebelum transaksi, dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya prinsip keadilan dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan dan keberkahan usaha.]]>
Copyrights © 2025
