<![CDATA[Restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur merupakan dampak dari pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melahirkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui proses restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dengan fokus pada perubahan struktur, sistem, dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi menghasilkan struktur yang lebih ramping dengan pembentukan ketua tim (KETIM) yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, ditemukan beberapa masalah yang muncul yaitu: 1) ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan budaya kerja baru, 2) alur pelaporan yang belum sepenuhnya jelas, 3) resistensi pegawai terhadap perubahan, serta 4) sistem teknologi informasi seperti STAR ASN yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menyebabkan inefisiensi administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi memerlukan kebijakan pendukung berupa pelatihan pegawai, sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan integrasi sistem teknologi informasi agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal]]>
Copyrights © 2025
