Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Perundingan Bipartit pada Industri Alas Kaki Mengenai Kenaikan Upah Minimum Kota Tangerang (Studi pada Dua Perusahaan Alas Kaki di Kota Tangerang) Irvan Sebastian Iskandar; Fitriyah .; Achmad Taufiq
Journal of Politic and Government Studies Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research discussed about how conflict seetlement beetwen employers and labours caused by the minimum wages increasement in Tangerang Municipality which was applied to all footwear industries, as labour intensive manufacture industry, finished through a bipartite negotiation process from companies decentralization trusted by goverment as a first procedure in industrial conflict resolution. The samples taken from two footwear companies in Tangerang. The researched used qualitative method to understand and describe not only how bipartite negotiation proceed and also know what are the consequences. The result had showed that there were differencies beetwen two companies on bipartite negotiaton had to do according their companies form and condition. Although reaching a mutual agreement beetwen the two parties. Actually the labours were in a very weak  position, because the consequences such as contract structure and working hour which they got, was designed only by one side the employers without passing over the proposal of those working changing to the labours. More over it didn’t discuss in bipartite negotiation in the same way as they discussed about the raising minimum wages. The management  main interest were to cover the profit deficit, to cover that production cost (unit labour cost) with labours productivity and the wages cost which depend on the labours educational background. The main workers interest was a job security.Key words: Industrial relation, Manpower Supervision, Labour. 
Pelaksanaan Community Based Corrections: Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan Hendro Setiyono, Ana Melia; Irvan Sebastian Iskandar
Esensi Hukum Vol 7 No 1 (2025): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v7i1.476

Abstract

Overcrowding that occurs in correctional institutions encourages the need for alternatives to punishment that are more effective and oriented towards social reintegration. Community Based Corrections (CBC) is a new approach in the correctional system that is relevant to be implemented in the Nusakambangan Class IIB Open Prison. This study aims to analyze the implementation of Community Based Corrections in the Class IIB Nusakambangan Open Prison as a form of coaching that emphasizes the reintegration and rehabilitation of prisoners. The method used is a juridical-sociological approach with qualitative descriptive techniques, through document studies, interviews, and observations of the implementation of the CBC program. The results show that the implementation of CBC in Nusakambangan Open Prison has fulfilled basic principles such as community protection, proportionality, cost effectiveness, and restoration, although it still faces challenges in supervision and community participation. This research shows that CBC has the potential to become a future punishment policy that is more humane and efficient, and supports a correctional system that is oriented towards recovery and social integration.
Analisis Restrukturisasi Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Adam Syahidillah Pratama; Irvan Sebastian Iskandar
Serat Acitya Vol. 14 No. 2 (2025): Oktober:Jurnal Ilmiah Serat Acitya
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/0avs6630

Abstract

Restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur merupakan dampak dari pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melahirkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui proses restrukturisasi organisasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur dengan fokus pada perubahan struktur, sistem, dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi menghasilkan struktur yang lebih ramping dengan pembentukan ketua tim (KETIM) yang mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, ditemukan beberapa masalah yang muncul yaitu: 1) ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menyesuaikan budaya kerja baru, 2) alur pelaporan yang belum sepenuhnya jelas, 3) resistensi pegawai terhadap perubahan, serta 4) sistem teknologi informasi seperti STAR ASN yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga menyebabkan inefisiensi administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa restrukturisasi memerlukan kebijakan pendukung berupa pelatihan pegawai, sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan integrasi sistem teknologi informasi agar tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai secara optimal
Strategi Keberlanjutan Program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Permberdayaan Narapidana di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Kelas I Surabaya Brilliano Kevin Bayu Aviary; Irvan Sebastian Iskandar
Jurnal Visi Manajemen Vol. 11 No. 3 (2025): September : Jurnal Visi Manajemen
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jvm.v11i3.880

Abstract

This study aims to analyze the sustainability strategies of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) programs through inmate empowerment at Class I Correctional Institutions in Malang and Surabaya. The MSME program is positioned not only as a form of self-reliance training but also as a means of social and economic rehabilitation for inmates. The research employs a qualitative case study approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The study applies the Triple Bottom Line theory (profit, people, planet) by Elkington and Porter's competitive advantage theory as analytical frameworks. The findings indicate that each institution applies unique sustainability strategies with distinct advantages and limitations. Lapas Malang emphasizes agriculture-based production but faces challenges in market access and technology. In contrast, Lapas Surabaya benefits from industrial partnerships, yet heavily relies on a single partner. The implementation of sustainability strategies—covering economic, social, and environmental dimensions—shows varying degrees of effectiveness depending on structural support and stakeholder involvement. The study concludes that MSME sustainability in correctional settings requires integrated multidimensional strategies, long-term partnerships, and inmate empowerment aligned with socio-economic developments.
Implementasi Kebijakan Keadilan Restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Timur sebagai Upaya Penanggulangan Overcrowded Wanda Azizah Ainur Rizqi; Irvan Sebastian Iskandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2206

Abstract

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu permasalahan serius yang berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana. Salah satu solusi yang dikedepankan adalah penerapan kebijakan restorative justice, yang bertujuan menyelesaikan perkara pidana melalui pendekatan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini merumuskan masalah: bagaimana implementasi kebijakan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur sebagai upaya penanggulangan overcrowded. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif telah berjalan melalui mekanisme diversi, mediasi penal, dan musyawarah yang difasilitasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Jaksa. Namun, pelaksanaannya masih terkendala pada aspek komunikasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang kompleks. Kesimpulannya, keadilan restoratif memiliki potensi signifikan dalam mengurangi overcrowding, tetapi memerlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan dukungan regulasi agar dapat diimplementasikan secara optimal
Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Risard Chandra Nahamau; Irvan Sebastian Iskandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2048

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang menimbulkan dampak sosial, hukum, dan kesehatan yang kompleks. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami beban berat akibat meningkatnya jumlah narapidana narkotika yang menyebabkan overkapasitas dan tingginya residivisme. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi rehabilitasi sosial bagi narapidana kasus narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dan Lapas Kelas I Tangerang dengan menyoroti faktor pendukung, hambatan, serta strategi penguatan program. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lapas menerapkan model Therapeutic Community (TC) dengan variasi pada sarana, intensitas kegiatan, dan kesiapan narapidana. Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki struktur program yang lebih terorganisasi dengan dukungan fasilitas yang memadai, sementara Lapas Kelas I Tangerang menghadapi keterbatasan sumber daya. Program rehabilitasi berbasis TC, yang diperkuat dengan teori Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan Social Learning Theory (SLT), berperan penting dalam membentuk pola pikir positif, keterampilan sosial, serta kesiapan reintegrasi sosial pasca-penahanan.
Dampak Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pada Lembaga Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Rizqi Elfata; Irvan Sebastian Iskandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2252

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peningkatan pembangunan infrastruktur pada enam Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petugas serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan narapidana dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta terhadap efektivitas pengawasan petugas. Peningkatan fasilitas fisik, seperti ruang kelas, klinik, bengkel kerja, dan ruang kunjungan yang manusiawi, memperkuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sementara itu, bagi petugas, kondisi kerja yang lebih baik meningkatkan profesionalitas dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya aspek teknis, tetapi juga instrumen sosial yang berperan dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan berkeadilan