<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengakuan dan dukungan sistemik terhadap peran strategis anak, yang mencerminkan kelemahan pemerintah dalam memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini terlihat dari terbatasnya regulasi, kurangnya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi mereka. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum optimal. Kebijakan belum efektif karena aspirasi anak tidak terakomodasi dengan baik dan belum adanya Perda KLA. Penggunaan anggaran belum efisien, dan fasilitator belum mendapatkan pelatihan memadai. Pemerataan partisipasi belum tercapai, terutama bagi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Forum Anak. Responsivitas DPPKBP3A juga dinilai rendah dan anak-anak belum dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan efisiensi program, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan berpartisipasi secara aktif dan bermakna, tanpa terkecuali]]>
Copyrights © 2025
