<![CDATA[Penelitian ini menyajikan analisis hukum komparatif terhadap pembangunan pesisir di Filipina dan Indonesia, dengan fokus pada reklamasi Teluk Manila dan pembangunan tanggul laut di Tangerang. Kajian ini menelaah kerangka regulasi, dampak sosial-lingkungan, serta penerapan prinsip keberlanjutan melalui metode kualitatif, mencakup analisis dokumen hukum, telaah studi kasus, dan penilaian respons publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki ketentuan umum tentang pembangunan pesisir, kelemahan tetap muncul dalam aspek penegakan dan konsistensi prosedural. Proyek Teluk Manila, meski didukung kerangka hukum yang lebih rinci, menimbulkan degradasi ekologi dan penggusuran komunitas nelayan. Sebaliknya, proyek tanggul laut Tangerang belum memiliki kerangka hukum khusus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko lingkungan yang tidak terkendali. Kedua kasus mengungkap minimnya partisipasi publik dan langkah keberlanjutan. Penelitian ini menekankan perlunya standar hukum yang kuat dan partisipasi masyarakat demi perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola pesisir yang seimbang di Asia Tenggara. Kata kunci: Reklamasi pesisir, Kerangka hukum, Teluk Manila, Tanggul laut, Keberlanjutan, Asia Tenggara]]>
Copyrights © 2025
