cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
m.dian.hikmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dian.hikmawan@untirta.ac.id
Editorial Address
Jl raya Pandeglang-Rangkas KM 2 Cilendu, Pandeglang-Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
Journal of Citizenship
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 28296028     DOI : https://doi.org/10.37950/joc
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Citizenship (JOC) is an open-access journal and peer-reviewed journal. JOC try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and Political issues in Asia: Democratization, citizenship, Comparative politics, environmental issues, digital society and disruption, community welfare, social development, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, governance, human rights & democracy. (JOC) Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Diskriminasi Masyarakat Timur Indonesia di Daerah Perantauan: Studi Kasus Pulau Jawa dan Provinsi Banten Putri Setya Ningrum; Lusi Kusumawati; Thiya Mulyawati; Ayu Mukarromah
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 2, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i2.369

Abstract

AbstractThe stereotypes given by society to the identity of easterners are in fact still leading to a negative connotation. All the differences that eastern society has, starting from physical, cultural, linguistic and others, are always used as material for discrimination by the people, even though all this is outside their will. The intolerance of non-Eastern people towards the differences of Eastern people causes their self-confidence to decrease and they feel alienated in their own country. This study aims to understand how the views and treatment received by eastern people in overseas lands. The data collection technique used purposive sampling technique, in this study the authors took informants from several students who migrated to Banten Province to continue their education from their home region. The results of the study stated that the views and treatment received by the eastern people in overseas lands are still leading to negative things. This is due to the differences they have, especially in physical differences. They experienced culture shock in Banten due to different environmental and cultural conditions. They prefer to live in groups on overseas lands.Keywords: Discrimination, Stereotypes, Eastern Students, Banten AbstrakStereotipe yang diberikan masyarakat terhadap identitas orang timur nyatanya sampai sekarang masih mengarah ke konotasi negatif. Segala perbedaan yang dimiliki masyarakat timur mulai dari fisik, budaya, bahasa dan lainnya selalu dijadikan bahan diskriminasi oleh masyarakat, padahal semua itu berada di luar kehendak mereka. Intoleran masyarakat non timur terhadap perbedaan yang dimiliki masyarakat timur menyebabkan kepercayaan diri yang mereka miliki menurun dan merasa terasingkan di negaranya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pandangan dan perlakuan yang didapat oleh masyarakat timur di tanah rantauan. Teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik purposive sampling, dalam penelitian ini penulis mengambil narasumber dari beberapa mahasiswa yang merantau ke Provinsi Banten untuk melanjutkan pendidikannya dari wilayah asalnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa pandangan dan perlakuan yang diterima masyarakat timur di tanah rantauan sampai saat ini masih mengarah ke hal negatif. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan yang dimiliki mereka terutama pada perbedaan fisik.  Mereka mengalami shock culture di Banten yang disebabkan keadaan lingkungan dan budaya yang berbeda. Mereka lebih memilih untuk hidup berkelompok di tanah rantauan.Kata Kunci: Diskriminasi, Stereotip, Mahasiswa Timur, Banten
Polarisasi Politik: Pro Kontra Warga Mengenai Isu Rekrutmen TNI Dari Keturunan PKI Muchammad Fajar Aminnullah
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 2, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i2.326

Abstract

Dewasa ini terdapat isu menarik sekaligus kontroversial yang dikemukakan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam rapat koordinasi untuk seleksi atau rekrutmen anggota TNI baru yang membolehkan keturunan PKI mendaftarkan diri sebagai TNI. Hal tersebut ternyata menuai tak sedikitnya respon negatif oleh sebagai besar publik. Ini menegaskan bahwa masih absennya penerimaan publik terhadap eksistensi dan identitas PKI. Hal ini diakibatkan oleh faktor sejarah panjang mengenai diskriminasi PKI oleh negara yang mana akhirnya menyebabkan polarisasi kembali dan terbaginya pendapat yang kontras dimana ada yang pro dan juga kontra. Melalui hal tersebut, peneliti mencoba mengungkap hal yang mendasari adanya  polarisasi serta mengapa ini menjadi kasus yang sangat eksis berdasarkan problematika yang menyangkut identitas dan juga hak kewarganegaraan. Penulis membahas penelitian ini, dengan teori penelitian berupa Citizenship, Polarisasi Politik, dan juga Identitas serta metode penelitian kualitatif. Melalui hal tersebut, penulis menemukan bahwa adanya yang melatar belakangi polarisasi dari keputusan Panglima TNI selain berdasarkan kepada sejarah tetapi identitas politiknya juga.
Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah Zelika Rif’at Febriawati; Riska Zalfa Herdiani
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 1, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i1.222

Abstract

AbstractThis study will raise the issue of religious conflicts that occurred in Aceh against the policies issued by the government in the construction of places of worship in Aceh. Where this is because they only see the majority without caring or paying attention to the minority. The number of rebellions is also based on the existence of people who are provoked by the inappropriateness of church construction related to the agreed policies. So that is the trigger why minority communities lack permits for the establishment of places of worship. So that later this writing also provides a view from the author's side that does not corner or pro and contra of the situation, but assesses the situation with what happened there so as not to over-interpret this conflict. The research method carried out in this paper uses descriptive qualitative methods, and literature studies of what we focus on in this research.Keywords:  Conflict, Religion, Development and Licensing AbstrakDalam penelitian ini akan mengangkat permasalahan konflik agama yang terjadi di Aceh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan tempat ibadah di Aceh. Dimana hal ini dikarenakan mereka hanya melihat kaum mayoritas tanpa memperdulikan atau memperhatikan kaum minoritasnya. Banyaknya pemberontakan juga berdasarkan adanya masyarakat yang terprofokasi terhadap ketidaksesuaian pembangunan gereja terkait dengan kebijakan yang sudah di sepakati. Maka itulah yang menjadi pemicu kenapa masyarakat minoritas minim perizinan untuk pendirian tempat ibadah. Sehingga nantinya penulisan ini juga memberikan pandangan dari sisi penulis yang tidak menyudutkan atau pro dan kontra terhadap situasi tersebut, namun menilai situasi tersebut dengan apa yang terjadi disana agar tidak berlebihan dalam menafsirkan konflik ini. Pada metode penelitian yang lakukan dalam tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan studi literature dari apa yang kami fokuskan dalam penelitian ini.Kata kunci: Konflik, Agama, Pembangunan, dan Perizinan
Analisis Desain Institusional dalam Seleksi Pantia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Untuk Pemilu Tahun 2024 Rico Dwi Setiawan; Ahmad Zaki Fadlur Rohman
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 1, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i1.400

Abstract

AbsratctThis study discusses how institutional design forms in KDP selection in Sukoharjo Regency. The formation of the PPK or Sub-District Election Committee is the KPU's full authority for each regency or city. In this study, the PPK selection process in Sukoharjo Regency will be examined, including how the selection process works and the various indicators that influence the selection results for prospective PPK members, especially in the regulations, namely PKPU No. 8 Year 2022 and KPU Decree No. 476 Year 2022. In analyzing the institutional design in the KDP selection process for Sukoharjo Regency, researchers used Elinor Ostrom's Institutional Analysis and Development theory, which includes theories that depart from Neo-Institutionalism. So that in its analysis, this research will look at the regulations, the bio-physical environment, the attributes of the actor community, the action arena, the action situation, and the results of decisions in the Sukoharjo District PPK selection process. This study uses a qualitative approach to research with interview data collection techniques and documentation. The results showed that the KPU of Sukoharjo Regency in carrying out the PPK selection process was normative or in accordance with the template from the RI KPU, and in determining participants who passed the PPK selection, they still tended to consider the track record or organizational background, which is certainly prone to the phenomenon of "networking of friends," especially the final results, which tend to be closed, which strengthens the fact that the PPK selection process is still not going well.Keywords: institutional design, PPK, institutional analysis, and development AbstrakPenelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk desain institusional dalam seleksi PPK di Kabupaten Sukoharjo. Pembentukan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan sendiri merupakan kewenangan penuh KPU masing-masing kabupaten/kota. Dalam penelitian ini, proses seleksi PPK di Kabupaten Sukoharjo akan dilihat bagaimana proses seleksi tersebut berjalan dan berbagai indikator yang mempengaruhi hasil seleksi calon anggota PPK tersebut terkhusus dalam regulasinya yaitu PKPU No. 8 Tahun 2022 dan SK KPU No. 476 Tahun 2022. Dalam menganalisis desain institusional dalam proses seleksi PPK Kabupaten Sukoharjo ini, peneliti menggunakan teori Institusional Analysis and Development milik Elinor Ostrom, yang mana termasuk teori yang berangkat dari Neo-Institusionalism. Sehingga dalam analisisnya, penelitian ini akan melihat regulasi, lingkungan bio-fisik, atribut komunitas aktor, arena aksi, situasi aksi, hingga hasil keputusan dalam proses seleksi PPK Kabupaten Sukoharjo tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan proses seleksi PPK bersifat normative atau sesuai template dari KPU RI dan dalam menentukan peserta yang lolos seleksi PPK masih cenderung mempertimbangkan rekam jejak atau latar belakang organisasi yang tentunya rawan terjadinya fenomena networking of friends apalagi hasil akhir yang cenderung tidak terbuka yang memperkuat bahwa proses seleksi PPK masih belum berjalan dengan baik.Kata Kunci: Desain Institusional, Seleksi PPK, Institutional Analysis and Development
Dekonstruksi Identitas Komunitas Punk (Studi Kasus Komunitas Taring Babi di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan) Enjanis feronika suhardi
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 2, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i2.310

Abstract

Abstract:The punk community is part of a social phenomenon that occurs and continues to grow in people's lives. Punk was born to convey a form of voice through criticism and apply a resistance of its own in various ways. Punk is often regarded as a disturbing party, disturbing the comfort and order of the living order of society to the assumption that punk is a threat. Negative stigma continues to be attached to the punk community such as shabby clothing styles, parties who commit crimes, as thugs, troublemakers and even drug users. In order to change the negative views circulating in the community, the Taring Babi punk community is here to become a punk community that has a different basis for thinking about punk life today. The presence of the Taring Babi community aims to rebuild a positive identity and make various efforts to erode and even eliminate the negative views of the community. Research on the deconstruction of the social identity of punk children in the Taring Babi community study in Lenteng Agung Village, Jagakarsa District, South Jakarta would like to discuss how the process of social identity formation is felt and carried out by the Taring Babi community which includes various efforts to rebuild a positive identity. The method used in this research is descriptive qualitative. The data obtained came from observations, interviews, documentation, and literature study.Keywords: Deconstruction, Social Identity, Punk
Kontroversi Reklamasi Pantai Ancol: Manfaat Ekonomi vs Kerusakan Lingkungan Sahliah Dita Arzikah; Yudha Arya Permana
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 2, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i2.425

Abstract

AbstractTourism areas in Indonesia are of course very diverse and can be enjoyed by all groups, especially in the DKI Jakarta area, namely Ancol Beach. Ancol Beach is a beach located in North Jakarta with a beach area of 6.5 km which is divided into several areas, including Ancol Carnival Beach, Lagun Beach, Ancol Festival Beach, Ria Ancol Beach, Ancol Mariana Beach, Ancol Beautiful Beach, and Bende Beach. The need for land for tourism in Jakarta has made the government want to reclaim Ancol beach. However, the pros and cons of Ancol beach reclamation raises a question, will this have a negative impact on the environment or a positive impact on the regional economy? Based on the results of the study, the issuance of a reclamation permit has the potential to damage the environment, especially in the coastal waters around Ancol, due to dredging materials for reclamation land there are activities to take sand material so that the aquatic ecosystem is further destroyed. When viewed from economic factors, it increases local revenue from the tourism sector. Which is where this reclamation will be the biggest and best tour in Asia, not just in Indonesia.Keyword: Reclamation, Environment, Economy AbstrakKawasan pariwisata di Indonesia tentu sangat beragam dan dapat dinikmati oleh semua kalangan, khususnya di daerah kawasan DKI Jakarta yakni Pantai Ancol. Pantai Ancol merupakan pantai yang berlokasi di Jakarta Utara dengan luas pantai sebesar 6,5 km yang terbagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya pantai karnaval ancol, pantai lagun, pantai festival ancol, pantai ria ancol, pantai mariana ancol, pantai indah ancol, dan pantai bende. Kebutuhan akan lahan untuk pariwisata di Jakarta membuat pemerintah ingin mereklamasikan pantai ancol. Namun adanya pro serta kontra terhadap reklamasi pantai ancol membuat timbual sebuah pertanyaan, apakah ini berdampak negatif untuk lingkungan atau berdampak positif untuk perekonomian daerah? Berdasarkan hasil penelitian, dengan diterbitkannya izin reklamasi ini memiliki potensi merusak lingkungan terutama dikawasan perairann peisisr sekitar ancol, dikarenakan untuk bahan pengerukan lahan reklamsi terdapat kegiatan pengambilan material pasir sehingga semakin hancurnya ekosistem perairan. Jika dilihat dari faktor ekonomi menambah pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Yang dimana reklamasi ini akan diajdikan wisata terbesar dan terbai se-Asia bukan hanya se-Indonesia.Kata kunci: Reklamasi, Lingkungan, Ekonomi
Analisis Pengaruh Identitas Orang Kuat Lokal (Local Strongmen) pada Pilkada Kabupaten Lebak Tahun 2018 : Studi Kasus Iti-Ade Melawan Kotak Suara Kosong Azhar Fadilah; Fikri Aminudin
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 1, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i1.363

Abstract

Abstract:Democracy is a political activity that guarantees the rights of all levels of society. One of the goals of democracy is to elect candidates for regional heads based on personal opinions and beliefs. n the implementation of the democratic system in Lebak Regency, it cannot be denied that the influence of community leaders as local strongmen is a strong actor behind the scenes for the election of regional headcandidates. We try to research and analyze what phenomena actually happened in Lebak Regency, causing an election event against an empty box. With the event of an election against an empty ballot box, this shows the decline of the democratic system that runs in an area. Our group is trying to find out how strong the influence of community leaders in Lebak Regency is and their indications of the course of the general elections for regional heads in the Lebak Regency area.Keywords: democracy, lokal strongmen, public figure Abstrak:Demokrasi merupakan kegiatan politik yang menjamin hak-hak semua lapisan masyarakat. Tujuan dari adanya demokrasi salah satunya adalah untuk memilih calon kepala daerah berdasarkan pendapat dan keyakinan pribadi. dalam penjalanan sistem demokrasi yang ada di Kabupaten Lebak tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Tokoh masyarakat sebagai lokal strongmen merupakan aktor kuat di balik layar atas terpilihnya calon pasangan kepala daerah. Kami mencoba untuk meneliti dan menganilisa fenomena-fenomena apa yang sebenernya terjadi di kabupaten lebak sehingga menyebabkan adanya peristiwa pemilu melawan kotak kosong. Dengan adanya peristiwa pemilu melawan kotak suara kosong, hal tersebut menunjukan kemunduran dari sistem demokrasi yang berjalan disuatu daerah. Kelompok kami mencoba untuk mencari tahu seberapa kuat pengaruh dari tokoh masyarakat yang ada di kabupaten lebak dan indikasi mereka terhadap jalannya pemeilihan umum kepala daerah di wilayah kabupaten lebak.Kata Kunci: demokrasi, lokal strongmen, tokoh masyarakat
Keterlibatan Transpuan dalam Penyelenggaraan Kontestasi Politik (Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2020) Nadia Malika Farhanah; Fahdah Fahrun Nissa
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 1, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i1.223

Abstract

AbstractRegional Head Elections (Pilkada) will be held simultaneously in Tangerang Regency in 2020. People's sovereignty is intended for the community to always give their voting rights, so that it is carried out by all levels of society, both from the majority and even minorities. The purpose of this study is to find out how the trans women group in Tangerang Regency itself as a minority group is involved in the election contestation in 2020. The theory used in this study is the subaltern theory, and the research method used is a research method with a descriptive qualitative approach, where qualitative This descriptive study seeks to understand social problems that occur in society based on data that has been taken as theoretical material for a phenomenon under study. The result of this research is that the involvement of Transwomen in Tangerang Regency is still very minimal in terms of political contestation. The participation of transwomen does not show the significance of equal rights in accessing and being involved in the Pilkada.Keywords: Pilkada, Transwomen, Political Participation AbstrakPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terselenggara secara serentak di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020. Kedaulatan rakyat diperuntukkan kepada masyarakat untuk senantiasa memberikan hak pilihnya, sehingga hal tersebut dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat baik itu dari masyarakat mayoritas bahkan minoritas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kelompok transpuan di Kabupaten Tangerang sendiri sebagai kelompok minoritas ikut terlibat dalam kontestasi Pilkada di tahun 2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori subaltern, dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana kualitatif deskriptif ini berusaha dapat memahami permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan data- data yang telah diambil sebagai bahan teoritis terhadap suatu fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah  keterlibatan Transpuan di Kabupaten Tangerang masih sangat minim dalam hal kontestasi politik. Partisipasi transpuan pun tidak menunjukkan adanya signifikansi persamaan hak dalam mengakses dan terlibat Pilkada.Kata Kunci : Pilkada, Transpuan, Partisipasi Politik
Peraturan Kewajiban Penggunaan Hijab di Sekolah Negeri Bagi Siswi Non-Muslim Sebagai Subjek Religiusitas: Studi Kasus SMK Negeri 2 Kota Padang Shifa Selfiani; Salma Maisyatul Hairiyah; Mutiara Irma Maulida
Journal of Citizenship Volume 2 Issue 2, 2023
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v2i2.357

Abstract

Abstract: Hijab being very sentimental and crucial because as muslim, hijab is considered an obligation like what Allah mention in the Qur’an with the aim of getting peace when practicing a religion. However, forcing the use of the hijab is no longer part of practicing religious teachings but rather using religion to vent their ego so that it is ingrained as a cultural practice especially in Indonesia today. This paper was made using a falsification test with the aim of examining whether the concept of the hijab that has been imprinted so far is still relevant to the current conditions and social context of society. On this journal we would like to inform how big the impact that generated by the construction of the majority thought the rule of one form and fit will come with a culture rooted in society. Then the conclusion is drawn that hijab should adapt to the context of modernity in this era of globalization. Keywords: Hijab, Intolerance, Deconstruction Abstrak: Hijab menjadi suatu hal yang sangat sentimental dan krusial karena sebagai umat muslim hijab dianggap sebagai suatu kewajiban seperti apa yang sudah disebutkan Allah dalam Al-Qur’an dengan tujuan mendapatkan kedamaian ketika mengamalkan suatu agama. Namun pemaksaan penggunaan hijab bukan lagi bagian dari pengamalan ajaran agama melainkan menggunakan agama untuk melampiaskan ego mereka sehingga sudah mendarah daging sebagai suatu praktik budaya terutama di Indonesia saat ini. Tulisan ini dibuat menggunakan uji falsifikasi dengan tujuan mengkaji apakah konsep hijab yang sudah terpatri selama ini masih relevan dengan kondisi dan konteks sosial masyarakat saat ini. Pada jurnal ini kami memperlihatkan seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh kelompok mayoritas terhadap konstruksi pemikiran masyarakat salah satunya bentuk supremasi akan hijab yang kemudian membaur bersama budaya yang mengakar di masyarakat. pada kemudian ditarik kesimpulan bahwa hijab seharusnya beradaptasi dengan konteks modernitas di era globalisasi ini.Kata kunci: Hijab, Intoleransi, Dekonstruksi.
Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif: Kerentanan dibalik Ilusi Kebebasan Sarah Nabilla Putri
Journal of Citizenship Volume 1 Issue 2, 2022
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v1i2.313

Abstract

Sektor Ekonomi Kreatif tengah mendapatkan perhatian dan menarik minat anak muda pada hari ini. Tren tersebut terbangun dengan baik dan didukung oleh Pemerintah dalam mengkampanyekannya. Realitas sosial menunjukkan, tren positif yang berusaha digaungkan oleh Pemerintah merupakan sebuah pengelabuan atau ilusi kebebasan yang didalamnya tersimpan kerentanan yang diakibatkan oleh informalisasi pekerja ekonomi kreatif. Pembedahan temuan dalam penelitian ini menggunakan Politik Kewarganegaraan yang dipopulerkan Eric Hiarej dan Kristian Stokke dengan memfokuskan pada analisa politik redistribusi. Maka, penelitian ini berupaya mengupas kerentanan, realitas wacana fleksibilitas, dan perjuangan yang dilakukan oleh sektor Ekonomi Kreatif. Penelitian ini dipermudah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sebab fenomena yang ditangkap bersifat dinamis. Pencarian data didapatkan melalui sumber yang tersedia secara offline maupun online yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas yang digaungkan justru menjadi akar persoalan kerentanan akibat ketidakpastian kontrak kerja. Negara yang berperan dalam membangun citra positif justru abai dalam memenuhi hak kesejahteraan pekerja ekonomi kreatif dan memberikan pengelabuan wacana melalui narasi entreupreneur dan gig economy. Dalam perjuangan politik redistribusi yang dilakukan oleh Pekerja Sektor Ekonomi Kreatif melalui Serikat Sindikasi masih lemah dan belum teorganisir. Hambatannya terletak pada kegagalan dalam mengidentifikasi diri dalam isu bersama dan individualisasi kerentanan pekerja sektor ekonomi kreatif.

Page 1 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Volume 4 Issue 1, 2025 Volume 3 Issue 2, 2024 Volume 3 Issue 1, 2024 Volume 2 Issue 2, 2023 Volume 2 Issue 1, 2023 Volume 1 Issue 2, 2022 Volume 1 Issue 1, 2022