<![CDATA[Fenomena hoaks dan aktivitas buzzer politik dalam pemilihan umum menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika di era post-truth. Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam menangkal disinformasi politik melalui pendekatan yuridis normatif terhadap UUD 1945, UU Pemilu, dan perubahan UU ITE. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter hukum pada Pasal 27 dan 28 UU ITE menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum serta membuka ruang impunitas bagi pelaku penyebar hoaks dan buzzer anonim. Oleh karena itu, revisi UU ITE yang komprehensif diperlukan untuk mempertegas definisi hoaks, memperkuat sanksi, dan melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital. Sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil serta penguatan literasi digital menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis menuju Indonesia Emas 2045.]]>
Copyrights © 2025
