<![CDATA[Agenda pemberantasan korupsi mampu meminjam pendekatan collaborative governance melalui salah satunya keseimbangan peran masyarakat terhadap aktor dominan pemerintah dan diberlakukannya beberapa skema utama dalam mengawasi aset publik. Masyarakat selama ini tidak mengetahui berbagai kecurangan meskipun mereka terlibat didalamnya. Tidak hanya masyarakat, pegawai yang berada pada level bawah juga tidak berkutik bahkan ketika mereka kehilangan hak atas apa yang seharusnya mereka pertahankan untuk publik. Sehingga penelitian ini telah melihat lebih jauh bagaimana korupsi terjadi salah satunya karena ketimpangan peran antar aktor yang berakibat pada dominasi aktor tertentu dan ketidakseimbangan antar aktor. Penelitian dilakukan di salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan menggunakan teknik observasi dalam penggalian data. Kegiatan observasi berlangsung selama 11 bulan yang dilakukan di instansi terkait. Penelitian ini mencoba merancang skema pencegahan dan mengentaskan kasus korupsi pada level birokrasi melalui tiga skema utama: mekanisme internal, perlindungan identitas pelapor, dan pemberian insentif sebagai penguatan aspek collaborative governance dalam menghadapi kasus korupsi birokrasi.]]>
Copyrights © 2024
