<![CDATA[Banyaknya angka kematian ibu (maternal), dan kematian bayi (perinatal dan neonatal) setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga tidak adanya perlindungan hukum terhadap kematian ibu dan bayi. Serta masih banyaknya ibu menyusui yang tidak memberikan ASI eksklusif, belum adanya Perda yang mengatur mengenai lataksi dan tersedianya ruang lataksi Jenis penelitiannya adalah lapagan Studi kasus dalam penelitian ini dengan mengetahui perlndngan hukum maternal, perinatal, dan neonatal menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014. Perlindungan Hukum terhadap Pemberian ASI Ekslusif Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014. Peraturan ini menegaskan bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pasein mendapatkan perlindungan hukum apabila dokter, bidan, rumah sakit terbukti melakukan wansprestasi. Pasien dapat melakukan upaya hukum dan mempunyai hak untuk melakukan suatu gugatan dan memberikan kompensasi ganti rugi secara materil dan immateriiil sesuai dengan KUHP dan KHPerdata. Pemberian ASI Ekslusif Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Undang-undang mengatur tegas pemberiaan ASI eksklusif dengan adanya sanksi yang tegas bagi seseorang yang melakukan larangan untuk menyusui bagi wanita perkerja. Secara implementasinya masih ada beberapa ibu menyusui yang berkerja, hanya memberikan ASI eksklusif selama cuti melahirkan (2 bulan). Serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai lataksi dan belum tersedianya ruang lataksi di fasilitas umum.]]>
Copyrights © 2017
