Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.233
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sainmatika: Jurnal Sains dan Matematika JURNAL ITENAS REKARUPA Jurnal Pendidikan Indonesia Justitia Jurnal Dinamika Hukum Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika Jurnal Hukum Novelty Edufisika: Jurnal Pendidikan Fisika JUSTITIA JURNAL HUKUM Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat de Fermat : Jurnal Pendidikan Matematika Masyarakat Berdaya dan Inovasi Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam Yayasan Cita Cendikiawan Al Khwarizmi Kognitif: Jurnal Riset HOTS Pendidikan Matematika Invest Journal of Sharia & Economic Law Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Dulang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M) Journal of Global Pharma Technology Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Askara: Jurnal Seni dan Desain JUPEMA Law and Justice El Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Activa Yuris: Jurnal Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Grafis Jurnal Jurisprudence
Dewi Iriani
IAIN Ponorogo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
BUKTI TANDA KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN PONOROGO Iriani, Dewi
Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Tempat tinggal juga diartikan sebagai domisili seseorang, untuk itu penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti atau pengertian dari domisili. Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibanya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum. Untuk membuktikan domisili atau tempat tinggal seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai KTP. Pengaturan mengenai kependudukan tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Penduduk, Peraturan Bupati No.32 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional  Kata Kunci :  Asas Kewarganegaraan, Domisili, Kartu Tanda Penduduk
PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PONOROGO Iriani, Dewi
Kodifikasia Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.651 KB) | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i1.1680

Abstract

Lamanya Napi wanita untuk mengikuti persidangan sebanyak 15 kali / 4 bulan, dan pada umumnya Napi wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa  hukuman yang diberikan Napi wanita berkisar 3 bulan ? 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Setelah di penjara barulah napi wanita sadar akan kejahatannya. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana.  The length of time for female prisoners to take a part in the trial is 15 times / 4 months, and in general there are many female prisoners who do not understand the law. This type of research is a field research (field research), the method used in this study using a qualitative research approach. This study will discuss how law enforcement and legal awareness of female prisoners in Ponorogo prison and how the process of coaching from prison officers to female prisoners in Ponorogo prison. The results of this study that the sentences given by female prisoners ranged from 3 months to 9 months in prison, after being detained the prison period was 1-3 months in prison. The verdict given by the judge and applied to the Ponorogo prison will be appropriate if applied according to reality. However, if law enforcers consisting of judges, police, prosecutors, and prison officers request a certain amount of money to female prisoners this is not permitted and breaks the law. After being imprisoned, women prisoners are aware of their evil. The process of coaching in the Ponorogo prison has been going well, except that the coaching process has not reached assistance until the release of inmates.
Pendekatan Semiotika dalam Analisis Tanda Iklan Layanan Masyarakat Kampanye Kebersihan “Sayang Bandung” Tahun 2014-2015 Iriani, Dewi; Budiwaspada, Agung Eko; Larasati, Dwinita
Jurnal Rekarupa Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : FSRD ITENAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.331 KB)

Abstract

Tahun 2014, sebuah program komunikasi kota bertajuk Sayang Bandung mengeluarkan dua iklan layanan masyarakat terkait kebersihan disertai dengan penegakan kembali Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) di Kota Bandung. Iklan tersebut dibuat oleh suatu tim non pemerintah (NGO) yang terdiri dari akademisi dan praktisi kreatif di kota Bandung. Dua versi iklan ‘Sayang Bandung’ yaitu ‘Iis’ dan ‘Asep’ mendapatkan banyak respon terutama di media sosial. Iklan ini tidak hanya mendapat perhatian dari netizen, melainkan juga dari portal berita online dan berbagai macam forum, seperti Kaskus.com yang memuat 70 halaman khusus untuk mengulas iklan tersebut. Respon positif berupa dukungan maupun respon negatif berupa kritikan disampaikan melalui akun media sosial ‘Sayang Bandung’. Penelitian ini bertujuan mengetahui tanda-tanda iklan dan mitos yang terbentuk dalam iklan ‘Sayang Bandung’ yang memicu munculnya respon-respon tersebut. Pendekatan semiotika teks Thwaites digunakan untuk menganalisis iklan tersebut. Berdasarkan analisa dipahami bahwa  dalam iklan Sayang Bandung terdapat konsep gender, daya tarik fisik, keakraban komunikasi, dan budaya yang digunakan untuk mengkomunikasikan perda serta himbauan kebersihan kepada masyarakat kota Bandung, khususnya yang berusia muda. Kata Kunci : iklan layanan masyarakat, sayang bandung, semiotika AbstraCT In 2014, a city communication program titled Sayang Bandung issued two public service announcements related to cleanliness accompanied by the re-enforcement of Peraturan Daerah No. 11 of 2005 on the Implementation of Order, Cleanliness and Fineness (K3) in Bandung. The ad was created by a non-government team (NGO) consisting of academics and creative practitioners in Bandung. Two versions of the ads of 'Sayang Bandung',  'Iis' and 'Asep' get a lot of response especially in social media. These ads not only get the attention of netizens, but also from online news portals and various forums, such as Kaskus.com which contains 70 pages specifically to review the ads. Positive response in the form of support and negative response in the form of criticism delivered through social media account 'Sayang Bandung'. This study aims to determine the signs of advertising and myths that formed in the ads of 'Sayang Bandung' which triggered the emergence of these responses. The Thwaites text semiotics approach is used to analyze the ad. Based on the analysis, it is understood that in the ads of‘Sayang Bandung’ there are gender concepts, physical attraction, communication intimacy, and culture used to communicate local regulations and hygiene appeals to the people of Bandung, especially young ones. Keywords : public service advertisement, sayang bandung, semiotics
Mosque Community: Economic Empowerment and Legal Counseling (Strengthening the “Thoriqul Huda” Mosque Congregation in Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung District, Ponorogo Regency) Mujahidin, Anwar; Wardiono, Kelik; Prahara, Erwin Yudi; Budiono, Arief; Iriani, Dewi
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 2, No 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.36

Abstract

The mosque is not only a place for congregation to pray five times a day. Mosques have social, educational and even economic functions. LP3M IAIN Ponorogo has developed mosque posdaya with the aim of empowering the community on the basis of a mosque. The principle of empowerment used is emancipatory, which is to organize the community by placing the community as the subject (subject) with the empowerment paradigm that rests on the community (community based development). The program called the mosque's Posdaya is centered at the Thoriqul Huda mosque, Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung Ponorogo District. The revitalization of the function of the Thoriqul Huda mosque is carried out by empowering the economy of congregations who are economically disadvantaged or called pre-prosperous communities. Economic empowerment activities are manifested through entrepreneurship training activities for plastic bag making and marketing. The activity is aimed at providing life skills for preprosperous families of mosque congregations. In the next stage, improving the life skills of congregations from underprivileged families must be supported by capital and network access. Mosques develop amil zakat institutions and mosque cooperatives by strengthening mosque religious management.
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Persepsi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Dewi Iriani; Wafdah Vivid Iziyana
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.121 KB) | DOI: 10.30651/justitia.v3i1.2711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Komisi Pemilihan Umum Madiun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum Madiun serta persepsi tentang Pilkada serentak. Penelitian penelitian lapangan Penelitian ini dirancang deskripsi intensif dan anlisis fenomena atau unit sosial tertentu seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keputusan atau UU jika itu dikeluarkan, karena pemilihan lokal orang hanya memilih kandidat tanpa memilih calon Kepala Daerah dan Wakilnya. Selain itu Calon Kepala Daerah harus melalui pengujian publik, calon Kepala Daerah termasuk Wakil Kepala Daerah tanpa publik melalui tes, serta pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara simultan.   Kata Kunci: Regulasi, Hukum, Pemimpin Daerah, Pemilihan Umum
PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PONOROGO Dewi Iriani
Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v13i1.1680

Abstract

Lamanya Napi wanita untuk mengikuti persidangan sebanyak 15 kali / 4 bulan, dan pada umumnya Napi wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa  hukuman yang diberikan Napi wanita berkisar 3 bulan – 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Setelah di penjara barulah napi wanita sadar akan kejahatannya. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana. [The length of time for female prisoners to take a part in the trial is 15 times / 4 months, and in general there are many female prisoners who do not understand the law. This type of research is a field research (field research), the method used in this study using a qualitative research approach. This study will discuss how law enforcement and legal awareness of female prisoners in Ponorogo prison and how the process of coaching from prison officers to female prisoners in Ponorogo prison. The results of this study that the sentences given by female prisoners ranged from 3 months to 9 months in prison, after being detained the prison period was 1-3 months in prison. The verdict given by the judge and applied to the Ponorogo prison will be appropriate if applied according to reality. However, if law enforcers consisting of judges, police, prosecutors, and prison officers request a certain amount of money to female prisoners this is not permitted and breaks the law. After being imprisoned, women prisoners are aware of their evil. The process of coaching in the Ponorogo prison has been going well, except that the coaching process has not reached assistance until the release of inmates].
CRITICAL LEGAL STUDIES POLITIK ETIS TERHADAP MAHAR POLITIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DEWI IRIANI; Lusiana Al Vionita; Uswatul Khasanah; Indah Wiranti
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 3 No 1 (2021): Al-Ahkam Volume 3 Nomor 1 Maret Tahun 2021
Publisher : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.001 KB) | DOI: 10.47435/al-ahkam.v3i1.464

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiamana politik etis dalam mahar politik dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik etis dalam pembaharuan hukum pidana mahar politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, berupa yuridis normatif dengan data yang disajikan membahas permasalahan melalui analisa kasus dengan menggunakan teori critical legal studies dan pembaharuan hukum pidana sebagai pisau analisis. Jenis penelitian berupa metode libary / kepustakaan.. Hasil penelitian dan pembahasan 1) Politik etis dalam mahar politik Berdasarkan pandangan di atas teori hukum dapat dikategorikan dua model hukum yaitu pertama; jurisprudensi model berkaitan dengan asas aturan tertulis, kaidah, norma atau putusan hakim. Kedua menggunakan socialogi model terkait fenomena yang terjadi di masyarakat menjelang pemilu pada H-1 banyaknya serangan fajar yang dilakukan oleh calon legislatif dan calon kepala daerah bertujuan untuk dapat memilih calon legilatif dan calon kepala daerah. .2) Pelaksanaan Politik Etis Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Mahar Politik ; Pembaharuan hukum pidana terkait mahar politik perlu dilakukan dengan beberapa alasan yang melandasinya, yaitu ; Sumber hukum materil terdiri dari: Landasan filosofis, yuridis, sosiologis yang berdasarkan filosofis Pancasila, sedangkan dari Sumber hukum formil Perlunya pembaruan hukum pidana dari segi sumber hukum formil terkait Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 327 ayat 1 dan 2 tentang Pemilu terdapat batasan dalam pemberian dana kampanye Kata Kunci : Critical Legal Studies, Mahar Politik, Pembaharuan Hukum
Mosque Community: Economic Empowerment and Legal Counseling (Strengthening the “Thoriqul Huda” Mosque Congregation in Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung District, Ponorogo Regency) Anwar Mujahidin; Kelik Wardiono; Erwin Yudi Prahara; Arief Budiono; Dewi Iriani
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 2 No. 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.36

Abstract

The mosque is not only a place for congregation to pray five times a day. Mosques have social, educational and even economic functions. LP3M IAIN Ponorogo has developed mosque posdaya with the aim of empowering the community on the basis of a mosque. The principle of empowerment used is emancipatory, which is to organize the community by placing the community as the subject (subject) with the empowerment paradigm that rests on the community (community based development). The program called the mosque's Posdaya is centered at the Thoriqul Huda mosque, Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung Ponorogo District. The revitalization of the function of the Thoriqul Huda mosque is carried out by empowering the economy of congregations who are economically disadvantaged or called pre-prosperous communities. Economic empowerment activities are manifested through entrepreneurship training activities for plastic bag making and marketing. The activity is aimed at providing life skills for preprosperous families of mosque congregations. In the next stage, improving the life skills of congregations from underprivileged families must be supported by capital and network access. Mosques develop amil zakat institutions and mosque cooperatives by strengthening mosque religious management.
ANALISA DAMPAK KEBIJAKAN ATAS KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI DI KECAMATAN BULUKERTO) Arief Budiono; Dita Ajeng Yulianie; Ferry Irawan Febriansyah; Rika Maya Sari; Dewi Iriani; Nuryani Nuryani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2722

Abstract

The urgency of this research is to analyze the impact of the increase in BPJS Health contributions to be used as a reference so that if there is a policy to increase the BPJS, Kesehatan no longer impacts society. Evaluating something that happens to be a lesson is of great urgency for legal research, especially in the context of policies related to BPJS Kesehatan. The research methodology is a juridical-empirical research method, using a qualitative descriptive approach. Data collection techniques, through interviews and distributing google forms. The study results show that the increase and increase in BPJS dues that occurred since January 1, 2020, impact the fees or the amount of money that a person must pay against the bill that appears; if not paid, then a fine will appear. The results of the Google Form questionnaire show that basically and in essence, policies related to BPJS Kesehatan are constructive for the community, which clearly proves legal welfare in the Bulukerto District area. This is evidenced by data from research respondents, that 97% of respondents actually appreciate the government programs related to BPJS Kesehatan positively. However, the policy that is written or the content of the BPJS Health policy being questioned by the community is the policy or regulation on the increase in BPJS contributions. The 28 respondents also evidence this on Google Form; 23 respondents have an objection to the policy.Keywords: Indonesia; Health; BPJS. ABSTRAKUrgensi dari penelitian ini adalah menganalisa dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk dijadikan acuan agar jika terjadi kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan lagi tidak berdampak kembali terhadap masyarakat. Mengevaluasi sesuatu yang terjadi menjadi sebuah pembelajaran merupakan urgensi besar sebuah penelitian hukum khususnya dalam konteks kebijakan terkait BPJS Kesehatan. Metodologi penelitian dengan jenis penelitian yuridis-empiris, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data, melalui wawancara dan penyebaran google form. Hasil penelitian bahwa, Kenaikan dan melonjaknya iuran BPJS yang terjadi sejak tanggal 1 Januari 2020 yang lalu, berdampak pada iuran atau jumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang terhadap tagihan yang muncul, jika tidak dibayar maka akan muncul dendanya. Hasil kuisoner Google Form, bahwa pada dasar dan hakikatnya, kebijakan terkait BPJS Kesehatan sangatlah membantu masyarakat dan itu sangat jelas membuktikan sebuah kesejahteraan hukum di wilayah Kecamatan Bulukerto. Hal itu dibuktikan berdasarkan data responden penelitian, bahwa 97% responden sebenarnya mengapresiasi positif program pemerintah terkait dengan BPJS Kesehatan. Akan tetapi, kebijakan yang tertuliskan atau isi dari kebijakan BPJS Kesehatan yang dipermasalahkan masyarakat yaitu kebijakan atau aturan kenaikan iuran BPJS. Hal ini juga dibuktikan dengan dari 28 responden Google Form, 23 responden berpendapat keberatan dengan kebijakan tersebut.
Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Singkong, Kelor dan Kompos Di Dusun Jaten, Desa Karangan, Ponorogo Dewi Iriani; Andhita Dessy Wulansari; Martha Eri Safira; Rohfin Andria Gestanti; Arief Budiono
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2021): Juli 2021 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5186.954 KB) | DOI: 10.25008/altifani.v1i3.146

Abstract

Wilayah Desa Janten Karangan Area memiliki asset yang ada berupa, singkong, pohon kelor, ternak sapi dan kambing. Program pada pengabdian masyarakat, dengan mengembangkan aset masyarakat Jaten. Masyarakat hanya memanfaatkan untuk pakan ternak dan sayur bening saja, dengan memanfaatkan kelor menjadi produk inovasi makanan / minuman kesehatan diharapkan produktivitas harga jual meningkat. Begitu juga dengan singkong yang hanya dibuat pakan ternak dan digoreng saja, dengan inovasi singkong menjadi gegerco (getuk gorong cokelat). Daun kering hanya menjadi sampah, dengan pemanfaatan sampah kering yang dicampur kotoran hewan dapat menjadi pupuk kompos yang bernilai jual tinggi.
Co-Authors .Muswita, Muswita Abdullah Al Mamun Affan Malik Agung Eko Budi Waspada Aisyah Alidzanur, Muhammad Rifqi Alrizal , Alrizal Andana, Divina Andhita Dessy Wulansari Annisa, Elsy Anwar Mujahidin Anwar Mujahidin Arief Budiono Arif Muslim, Adji Aritonang, Kaivida Novi Yosita Asni Johari Aswan, Dara Mutiara Aulia Sanova Ayesha Hendriana Ngestiningrum Dani, Rahma Desi Fitria Dita Ajeng Yulianie Dwinita Larasati Elsa Sintya Marvinda Erwin Yudi Prahara Erwin Yudi Prahara, Erwin Yudi Evita Anggereini Faatinah, Tiyas Hasnaa Fahrudin, Rifqi Fathur Rahman, Muhammad Fauzan , Muhammad Ferry Irawan Febriansyah Gusnia Putri Zahrotul Afifah Hakim, Zulfan Hamidah . Husni Sabil Imelda Maria Loho, Imelda Maria Indah Wiranti Ine Rachmawati Junita, Ranisa Kalila, Jasmine Alifia Kamid, Kamid Kartika, Viar Dwi Kautsar, Adam Kelik Wardiono Khairul Anwar Kusnadi Lianda Siregar Lusiana Al Vionita Mahardhika, Reffi Mahesa Rannie Mandala Putra, Galih Mardhotillah, Bunga Marisa Kurnianingsih Martha Eri Safira Martha Eri Safira Martha Eri Safira Marvinda, Elsa Sintya Mia Aina Mohammad Pradhipta Erfandhiarta MUFIDAH, LAILATUL Muhammad Fauzan Muhammad fauzan Muhammad Firdaus Mujahidawati Mujahidawati, Mujahidawati Munawaoroh, Diana Nasiatul Mutohari, A Sobi Nabila, Febriati Nana Ganda Naswir, Muhammad Natalia, Desfaur Nawahdani, Ahmad Mansur Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Ningrum , Esti Ningsih, Safitri Fatima Nizlel Huda Nova Susanti novferma, novferma Nurfauzan, Reza Nuryani Nuryani Parman, Suhadi Prasetiyo, Teguh Raden Mohamad Herdian Bhakti Rahmi, Annisa Elfi rarasati, niken Rika Maya Sari Rinaldi, Adam Rinaldi, Aulia Fadhilah Rizka Rohfin Andria Gestanti Rohmah Maulidia Romundza, Febbry Roseli Theis Rosyid Ridho, Muhammad Sigit Sapto Nugroho Simatupang, Gugun M Siska Diana Sari Sofnidar - Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan Solihah, Yuni Awalaturrohmah Syaiful Taadi Taadi Tugiyo Aminoto Umam, M. Afifuddin Khotibul Uswatul Khasanah Wafdah Vivid Iziyana Wardi Syafmen Wijaya, Abdun Wiranugraha, M. Eza Zurweni Zurweni