<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) serta peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Permasalahan penelitian didasarkan pada kebutuhan meningkatnya kepastian hukum produk halal seiring kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur yang dianalisis secara normatif terhadap regulasi, dokumen resmi, dan data statistik kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU JPH berhasil memperkuat aspek perlindungan konsumen dan memperluas peran kelembagaan dalam menjamin kehalalan produk, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah auditor, biaya sertifikasi, serta rendahnya literasi halal terutama pada sektor UMKM. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga dukungan kelembagaan, teknologi, dan pendampingan bagi pelaku usaha. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi pemerintah, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam memperkuat daya saing industri halal nasional.]]>
Copyrights © 2025
