<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak ekonomi dalam hak cipta lagu pada acara konser musik dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUHC, PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik, serta Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal, dan kasus aktual seperti sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yang menjadi sorotan dalam industri musik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif aturan hukum mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta sudah cukup jelas dan komprehensif. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Penyelenggara konser masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti, LMKN menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan serta transparansi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih jarang dilakukan. Kondisi ini menyebabkan hak ekonomi pencipta sering diabaikan, yang pada akhirnya mengurangi motivasi berkarya dan melemahkan industri musik nasional. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perbaikan implementasi melalui integrasi pembayaran royalti dalam perizinan konser, peningkatan kapasitas kelembagaan LMKN, penggunaan kontrak yang tegas, serta penegakan hukum yang konsisten.]]>
Copyrights © 2025
