<![CDATA[Profesi notaris menempati posisi strategis dalam menjaga kepastian hukum melalui akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum terhadap notaris yang melakukan tindak pidana berkekuatan hukum tetap serta implikasinya terhadap protokol notaris dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Metode yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan statute, conceptual, dan case approach, dikombinasikan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam untuk menafsirkan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan unsur delik pemalsuan akta otentik dan tindak pidana pencucian uang berdampak ganda pada sanksi pidana dan administratif berupa pemberhentian serta pengalihan pengelolaan protokol notaris. Pengawasan berjenjang melalui MPD, MPW, dan MPP hingga tingkat Menteri berfungsi sebagai mekanisme penegakan integritas jabatan. Implikasi hasil memperlihatkan pentingnya penguatan tata kelola profesi berbasis fitness and propriety, digitalisasi protokol, dan penerapan prinsip preventive justice dalam menjaga kepercayaan publik, keadilan substantif, serta kesinambungan layanan kenotariatan di Indonesia]]>
Copyrights © 2025
