KAJIAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI HOME CREDIT

NIM. A1011211145, CANDRA AL MUHIDI

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum

Abstract In the rapidly developing era of information technology, Technology-Based Joint Funding Services have become a popular alternative for the public to obtain loans quickly and easily. However, despite offering convenience, fund recipients do not have access to electronic contracts, which can potentially cause disputes and violations of the rights of the fund recipients. This study aims to analyze the regulation of electronic contracts in Technology-Based Joint Funding Institutions in Indonesia, focusing on providing access to electronic contracts to the fund recipients as well as the legal consequences if the access related to electronic debt contracts in Technology-Based Joint Funding Services is granted. The research method used is juridical normative with a statutory and conceptual approach. The nature of this research is descriptive-analytical, which examines the applicable regulations, including the Civil Code (KUHPerdata), Law Number 1 of 2022 concerning Information and Electronic Transactions (Law No. 1 of 2024), and the Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024. The research is analyzed qualitatively, providing a systematic and accurate description relevant to the topic of discussion. Technology-Based Joint Funding Services, abbreviated as LPBBTI, in Indonesia are regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 40/POJK.05/2024 concerning Technology-Based Joint Funding Services (POJK 40 of 2024). This regulation serves as a reference and guideline for the implementation of LPBBTI in Indonesia. Article 145, Paragraph 6, explains the obligation of the organizer to deliver electronic debt contracts. The legal consequences of not fulfilling this obligation are regulated in Article 159 of the POJK. Therefore, it is recommended for LPBBTI Home Credit to adjust its application in accordance with the POJK regulations, especially regarding providing access to electronic contracts to fund recipients. Keywords: Information Technology-Based Joint Financing Services, electronic contract, legal protection, Financial Services Authority, Financial Technology. Abstrak Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi telah menjadi alternatif populer bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah. Namun, meskipun menawarkan kemudahan, penerima dana tidak mendapatkan akses terhadap kontrak elektronik yang berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran hak penerima dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kontrak elektronik dalam Lembaga Pembiayaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, dengan fokus pada pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana serta akibat hukum apabila akses terkait kontrak elektronik utang-piutang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengkaji regulasi yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang memberikan gambaran secara sistematis dan akurat dan sesuai dengna topik pembahasan. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang disingkat (LPBBTI) di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2024 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 40 Tahun 2024). Peraturan tersebut menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan LPBBTI di Indonesia. Dalam Pasal 145 Ayat 6 menjelaskan tentang kewajiban penyelenggara menyampaikan kontrak elektronik utang-piutang. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut diatur di dalam Pasal 159 POJK. Untuk itu disarankan kepada LPBBTI Home Credit agar dapat menyesuaikan aplikasinya sesuai dengan peraturan dalam POJK khususnya mengenai pemberian akses kontrak elektronik kepada penerima dana. Kata Kunci: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, kontrak elektronik, Home Credit.