<![CDATA[Abstract This research analyzes the implementation of duties and functions of the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit (UPPKB) for freight transport in North Pontianak District. The research problems addressed are: why the implementation of freight transport weighing duties and functions through UPPKB in North Pontianak District has not been carried out in accordance with the legal mandate, and what efforts can be made to improve its implementation. The objectives of this research are to analyze the inhibiting factors and formulate strategies to enhance the effectiveness of UPPKB's duties and functions implementation. The research method employed is juridical-empirical with a qualitative prescriptive approach. This study utilizes both primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through field observations, interviews with the UPPKB supervisory head, and questionnaire distribution to 20 freight transport drivers and 10 local community members. Data were analyzed qualitatively to compare bet ween das sollen and das sein in regulation implementation. The research findings indicate that the implementation of duties and functions of UPPKB Class I Siantan is divided into five (5) activities: (1) examination of vehicle documents and travel documents, (2) motor vehicle weighing on the platform, (3) inspection and freight loading procedures, (4) vehicle dimension inspection, and (5) examination of roadworthy technical requirements. The author identified several facts indicating that the implementation has not been optimal due to three main factors: (1) sanction application that does not comply with regulations and Standard Operating Procedures, resulting in weak deterrent effects, (2) insufficient supporting facilities such as road lighting that hinders nighttime operations, and (3) low legal awareness among drivers, where 50% of respondents never conduct weighing and 60% do not comply with load limits. Recommended improvement efforts include strengthening law enforcement in accordance with Standard Operating Procedures, developing supporting facilities, enhancing legal awareness through socialization, continuous officer training, and strengthening inter-agency cooperation. Keywords: Freight Transport, Law Enforcement, North Pontianak, UPPKB, Vehicle Weighing. Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) terhadap angkutan barang di Kecamatan Pontianak Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan tugas dan fungsi penimbangan angkutan barang melalui UPPKB di Kecamatan Pontianak Utara belum berjalan sesuai mandat undang-undang dan bagaimana upaya untuk meningkatkan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif preskriptif. dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan kepala pengawas UPPKB, dan penyebaran kuesioner kepada 20 supir angkutan barang serta 10 masyarakat sekitar. Data dianalisis secara kualitatif untuk membandingkan antara das sollen dan das sein dalam implementasi peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB Kelas I Siantan terbagi dalam 5 (lima) kegiatan: (1) pemeriksaan dokumen kendaraan dan dokumen perjalanan, (2) penimbangan kendaraan bermotor pada platform, (3) pemeriksaan dan tata cara pemuatan angkutan barang, (4) pemeriksaan dimensi kendaraan, (5) pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan. Penulis menemukan beberapa fakta bahwa pelaksanaan tersebut belum optimal karena tiga faktor utama: (1) penerapan sanksi yang belum sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur, yang mengakibatkan lemahnya efek jera, (2) kekurangan fasilitas penunjang seperti penerangan jalan yang menghambat operasional malam hari, dan (3) rendahnya kesadaran hukum supir, dimana 50% responden tidak pernah melakukan penimbangan dan 60% tidak mematuhi batas muatan. Upaya peningkatan yang direkomendasikan meliputi penguatan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur, pengembangan fasilitas pendukung, peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, pelatihan berkelanjutan petugas, dan penguatan kerjasama antar lembaga terkait. Kata kunci: Angkutan Barang, Penegakan Hukum, Penimbangan Kendaraan, Pontianak Utara, UPPKB]]>
Copyrights © 2025
