<![CDATA[Peran anggota perempuan dalam memenuhi kebutuhan khususnya perempuan kurang maksimal sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pengarusutamaan gender yang kurang terlaksana dengan baik, Peraturan Daerah dalam mewujudkan kebutuhan kebijakan responsif gender sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran Anggota Perempuan DPRD Kota Surabaya terkait peran dalam pembuatan peraturan daerah Kota Surabaya terkait perlindungan anak dan perempuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yaitu teknik purposive sampling.Hasil dari 4 fungsi dalam menggunakan peran kepemimpinan perempuan yang baik adalah fungsi perintah sebagai komunikator sudah sesuai dengan tugas,wewenang dan fungsi sebagai seorang legislator. Fungsi konsultatif sebagai bentuk komunikasi dua arah yang memiliki feed back yang baik mengenai kebijakan tersebut. Fungsi partisipasi sebagai bentuk bukti peran nyata anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas,wewenang dan fungsinya sebagai seorang legislator dalam Revisi Peraturan Daerah. Fungsi delegasi sebagai pelimpahan wewenang kepada salah satu anggota bawahan/pengikutnya. Fungsi partisipasi memiliki kelemahan pada kesibukan setiap Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya sehingga terkadang adanya kegiatan diluar kantor yang membuat mereka harus meninggalkan rapat, sehingga hal ini harus ditegaskan lagi dan dihimbau bahwa kehadirannya sangat penting dalam setiap proses. Fungsi delegasi memiliki kelemahan pelimpahan kewenangan dalam pengawasan yang diwakilkan oleh anggota bawahan/pengikutnya membuat kurang terlihat perannya saat melaksanakan Revisi Perda,sehingga dalam melakukan tersebut harus benar-benar mereka sendiri yang mengawasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.]]>
Copyrights © 2023
