<![CDATA[Abstract This study discusses the dispute over the distribution of community-owned plasma plantations, which are still controlled by PT Rafi Kamajaya Abadi in Batu Nanta Village, Melawi Regency, West Kalimantan Province. Under Indonesia's plantation system, companies are required to establish plasma plantations covering 20% of the total licensed area as a form of partnership with the local community. However, in practice, the implementation of plasma plantations often does not proceed as intended, including in the case of PT RKA. The community claims that the plasma land, which should rightfully belong to them, has not been distributed fairly and transparently. This study employs a legal-empirical method with a qualitative approach. Data was collected through interviews, documentation, and literature review. The objectives of this study are to analyze the causes of the dispute, evaluate the resolution steps taken, and assess the effectiveness of the law and the role of the local government in resolving the dispute. The results of the study show that conflicts arise due to a lack of clarity in the MoU between the company and the community, weak supervision from the local government, and a change in company ownership that slows down the resolution process. Although there have been mediation efforts and reports to law enforcement officials, the resolution is still partial and has not addressed the root of the problem. Law enforcement has not been optimal in providing certainty and justice to the community as the aggrieved party. Therefore, a comprehensive resolution strategy is needed, involving all parties actively, as well as strengthening oversight and law enforcement mechanisms. Keywords : Plasma Plantation, Dispute, Legal Settlement, Government. Abstrak Penelitian ini membahas mengenai sengketa pembagian kebun plasma milik masyarakat yang hingga kini masih dikuasai oleh PT Rafi Kamajaya Abadi di Desa Batu Nanta, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sistem perkebunan di Indonesia, perusahaan diwajibkan untuk membangun kebun plasma seluas 20% dari total izin lokasi sebagai bentuk kemitraan dengan masyarakat sekitar. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebun plasma seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk yang terjadi dalam kasus PT RKA. Masyarakat mengklaim bahwa lahan plasma yang seharusnya menjadi hak mereka belum dibagikan secara adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa, mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil, serta menilai efektivitas hukum dan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat kurangnya kejelasan MoU antara perusahaan dan masyarakat, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, serta peralihan kepemilikan perusahaan yang memperlambat proses penyelesaian. Meskipun telah ada upaya mediasi dan pelaporan ke aparat penegak hukum, penyelesaian masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar permasalahan. Penegakan hukum belum optimal dalam memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penyelesaian yang komprehensif, melibatkan semua pihak secara aktif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Kata Kunci: Kebun Plasma, Sengketa, Penyelesaian Hukum, Pemerintah.]]>
Copyrights © 2025
