<![CDATA[Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administasi Kependudukan dengan tujuan untuk mewujudnya tertib administrasi kependudukan dalam sekala Nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program – program pembangunan Nasional, sehingga diperlukan pemutakhiran data kependudukan, penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerapan e-KTP.KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata,foto,sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik KTP Elektronik (KTP Elektronik).Kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan Program e-KTP yaitu datangnya alat perekam data yang tidak bisa tepat waktu karena alatnya yang datang tidak bisa serentak dan alatnya juga ada yang tidak lengkap serta tidak bisa dioperasionalkan juga belum dapat diserahkannya e-KTP kepada penduduk tepat waktu karena belum seluruhnya e-KTP selesai dicetak karena pencetakannya dilaksanakan oleh konsursium yang berada di Jakatra sehingga perlu adanya perbaikan-perbaikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam pembuatan e-KTPKata Kunci: UU no 23 Tahun 2006, e-KTP]]>
Copyrights © 2016
