<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan Kementerian Pertahanan tahun 2019 hingga 2022 yang merupakan akibat dari praktik promiscuous powersharing yang dilakukan Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Hal ini diawali dengan masuknya Prabowo Subianto kedalam pemerintahan pasca pemilihan presiden tahun 2019 dan mendapatkan kepercayaan sebagai menteri pertahanan. Kebijakan Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dianggap sarat akan kepentingan politik pada pemilihan presiden tahun 2024. Dalam menganalisis masalah ini, peneliti menggunakan teori promiscuous powersharing yang diajukan oleh Dan Slater. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Temuan dalam penelitian ini adalah kebijakan Kementerian Pertahanan ditujukan untuk kepentingan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga menemukan konsep terbaru, yaitu negative promiscuous powersharing dan positive promiscuous powersharing]]>
Copyrights © 2025
