<![CDATA[Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada 26 Mei–1 Juni 1980 menyatakan bahwa perkawinan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim hukumnya haram. Larangan serupa juga diberlakukan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita non-Muslim, termasuk Ahlul Kitab, dengan pertimbangan bahwa potensi mafsadat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan maslahatnya. Fatwa ini menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan kebebasan individu, termasuk dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fatwa tersebut dalam perspektif HAM dan hukum syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif melalui studi literatur yang mencakup kajian hukum Islam, dokumen HAM internasional, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa MUI dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan menikah dalam HAM, keberadaannya tetap relevan dalam kerangka maqashid al-syari‘ah. Larangan pernikahan beda agama dipandang penting untuk menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl), sekaligus melindungi ketertiban sosial dan moral masyarakat Muslim. Dengan demikian, fatwa MUI 1980 dapat dipahami sebagai bentuk pembatasan kebebasan yang sah menurut perspektif syariat Islam, sekaligus sejalan dengan prinsip HAM yang mengakui adanya batasan demi perlindungan moral, ketertiban umum, dan keberlangsungan komunitas keagamaan.]]>
Copyrights © 2025
