<![CDATA[Papua, sebagai provinsi dengan tantangan kompleks terkait keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tindakan aparat keamanan dalam menghadapi KKB sering melibatkan operasi militer yang intensif, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Melalui tinjauan terhadap dasar hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan kebijakan terpadu, pelatihan aparat keamanan, dialog inklusif, pengawasan independen, dan pengedepanan prinsip kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan situasi di Papua dapat membaik, menciptakan keamanan dan keharmonisan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam proses penegakan hukum.]]>
Copyrights © 2025
