Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

26.116

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Daulat Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Unes Law Review Journal Of Management Science (JMAS) Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Jurnal Sosial Humaniora Sigli As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Adigama JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Indonesian Journal of Legality of Law Journal of Innovation and Community Engagement ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Education Research Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Prosiding Seri Seminar Nasional Indonesia Law Review (ILREV) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia International Journal of Religion Education and Law Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Indonesia Sosial Sains Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Notary Law Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Law, Education and Business RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Inovasi Global Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Media Hukum Indonesia (MHI) YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Journal of Accounting Law Communication and Technology Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Journal of Business Inflation Management and Accounting Journal of Health Education Law Information and Humanities

Moody Rizqy Syailendra Putra

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Author-ID : 5303931

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 229 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN Hadiati, Mia; Syailendra, Moody R; Marfungah, Luthfi; Ramadhan, Febriansyah; Monalisa, Monalisa; Gunawan, Anggraeni Sari
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i1.10097.2021

This paper will discuss how the post-judicial decision of the Constitutional Court has a minimum age of marriage for woman and consideration in the values of human rights. This paper aims to provide an understanding to the public that the importance of paying attention to the age of marriage is a form of protection of children’s rights, and as an effort to prevent discrimination against woman. The research method used is a combination of normative legal research and empirical legal research. The research material that will be used in this research includes secondary data and primary data. Primary data were obtained directly from samples / research subjects. While the legal materials for secondary data in this study were obtained from library materials related to the problem. After the verdict of the Constitutional Court at a minimum age is married to a 19-year-old woman in terms of the values of human rights, and this is one form of public awareness and responsibility of the state for the protection and fulfillment of human rights (children’s rights and principles of nondiscrimination) and constitutional rights. This issue further looks at the future impact of child marriage for woman can lead to discriminatory actions against woman related to the issue of legal position between men and women who will directly violate children’s rights. Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-nilai hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Metode penelitian yang digunakan yakni perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sampel/subjek penelitian. Sedangkan bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun menunjukan sangat sarat dengan pertimbangan nilai-nilai hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konstitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP TINDAKAN PENYEBARAN SEX TAPE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Syailendra, Moody R
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.12506.2021

Technological developments give rise to various kinds of influences in human life. This influence not only has a positive impact, but also has a negative impact because of the misuse of technology. One of the recent incidents is the widespread distribution of pornographic videos (sex tapes) played by artists or ordinary people, for the benefit of the spreader or as a medium for extorting objects in photos/videos. This paper aims to look at forms of legal protection against the ownership of personal data containing pornography and to see steps that private owners can take to protect their personal data. In this paper, the author uses a legal research method, which is a know-how activity (finding how), not just know-about (searching about). As a know-how activity, legal research is conducted to solve legal issues faced. In this study, it can be concluded that the Electronic Personal Data containing pornography can be protected by law as a scope for the personal interests of the object in the photo/video itself. However, the data must be maintained and stored so that there is no access from other parties who can disseminate the data. The owner of personal data has personal rights to his electronic personal data, if the personal data is in the hands of another person, then the right holder has the authority to do something or not to do something to his personal data. One of the protection measures that can be taken is the destruction of personal data to prevent data misuse. Perkembangan teknologi memunculkan berbagai macam pengaruh di dalam kehidupan manusia. Pengaruh tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga turut berkembang pula pengaruh negatif Sebagai dampak penyalahgunaan teknologi. Salah satu kejadian yang marak belakangan ini adalah maraknya penyebaran video porno (sex tape) yang diperankan oleh kalangan artis atau masyarakat biasa, demi keuntungan penyebar atau sebagai media pemerasan kepada objek di dalam foto/video. Tulisan ini memiliki tujuan untuk melihat bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan data pribadi bermuatan pornografi dan melihat langkah yang dapat diambil pemilik pribadi untuk melindungi data pribadi miliknya. Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan know-how (mencari bagaimana), bukan sekadar know-about (mencari tentang). Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Data Pribadi Elektronik bermuatan pornografi dapat dilindungi oleh hukum sebagai lingkup untuk kepentingan pribadi objek di dalam foto/video sendiri. Namun data tersebut haruslah dijaga dan disimpan agar tidak ada akses dari pihak lain yang dapat menyebarluaskan data tersebut. Pemilik data pribadi memiliki hak pribadi terhadap data pribadi elektroniknya, apabila data pribadi tersebut berada di tangan orang lain, maka sebagai pemegang hak memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap data pribadinya. Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan dengan pemusnahan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan data.

PERAN DESA ADAT DALAM TATA KELOLA LEMBAGA PERKREDITAN (LPD) DI BALI Hadiati, Mia; Julianti, Lis; Syailendra, Moody R; Marfungah, Luthfi; Gunawan, Anggraeni Sari
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 5, No 2 (2021): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v5i2.10080.2021

LPD as one of the MicroFinance Institutions is very rapidly growing in Bali Province. LPD is said to be the business center of the informal sector. The existence of LPD as a credit institution in the village has been recognized based on customary law. In 2020 LPD in Bali amounted to about 1,433 LPD from a total of 1,485 Indigenous Villages in Bali which more served loans for villagers for various purposes. Therefore, in the management of LPD must be managed properly, correctly, transparency so that there is no misuse of LPD in its management and designation. The research method used in this research is normative-empirical legal research. This research is a blend of normative legal research and empirical legal research. Normative legal research is legal research that uses secondary data, while empirical legal research is legal research that uses primary data. Based on the results of this pre-study can be concluded the occurrence of criminal acts of corruption committed both the Board and lpd managers cause disputes. Disputes conducted by lpd managers and managers cause conflicts of interest either between the manager with customary karma or between managers and managers both in the duties and functions of their authority. Disputes over customary issues in the Village within the scope of LPD either indicated that cause village losses or violations of applicable laws and regulations are often resolved through national law compared to customary law that applies in an LPD area. LPD sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro sangatlah berkembang pesat di Provinsi Bali. LPD dikatakan sebagai pusat usaha sektor informal. Eksistensi LPD sebagai lembaga perkreditan di desa telah diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Tahun 2020 LPD di Bali berjumlah sekitar 1.433 LPD dari total 1.485 Desa Adat di Bali yang lebih banyak melayani pinjaman bagi masyarakat desa untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu didalam pengurusan LPD haruslah dikelola dengan baik, benar, transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan LPD di dalam pengelolaan dan peruntukannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil pra penelitian ini dapat disimpulkan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan baik itu Pengurus dan pengelola LPD menimbulkan sengketa. Sengketa yang dilakukan oleh Pengurus dan pengelola LPD menimbulkan konflik kepentingan baik antara pengurus dengan karma adat atau antar pengurus dan pengelola baik dalam tugas dan fungsi kewenangannya. Sengketa permasalahan adat di Desa dalam ruang lingkup LPD baik itu terindikasi yang menimbulkan kerugian desa ataupun pelanggaran Peraturan Perundang Undangan yang berlaku seringkali sengketa tersebut diselesaikan melalui hukum Nasional dibandingkan dengan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah LPD.

JAMINAN SOSIAL ATAS SERANGAN JANTUNG SEBAGAI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Maria Angela Triwidyarti; Gunardi Lie; Moody R. Syailendra
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17095

This studi discusses social security for heart attacks as work accidents in term of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. This study uses normtive legal research method with a descriptive reseacrh nature. From this research, there are problems regarding social security for work accidents and the risk of heart attack as work accident based on law number 13 of 2003 concerning employment. Employment issues are still crucial issues and are concern to various parties. The state of Indonesia as a state of law of course all applicable provisions relating to laws and regulations. The most highlighted is about social security. Social security the right of every citizen which is the responsibiliy of the state. Social security is a right for every citizen, especially BPJS Ketenagakerjaan Participants. Everyone who has a work accident has the right to get a work accident Insurance (JKK). That everyone without exception and without discrimination has the right to get social securuty as determined by the applicable law. Social security is from citizen.

IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN Rebecca Marcella; Johannes Evan Budiman; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra P
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Indonesia is a state of law with the right to holding democracy in full, a democratic state is a country that prioritizes human rights in any aspect. The era that will always develop has changed the behavior of individuals and society, including criminal behavior. However, in law enforcement, a criminal must still get the human rights that have been attached to him, the principle relating to human rights in terms of law enforcement is the "presumption of innocence" which is clearly stated in the Criminal Procedure Code (KUHAP). The principle of presumption of innocence means that the suspect has not been found guilty until a court decision has permanent legal force, this study aims to find out how to apply this principle to investigations carried out by police officials, which there are still many violations of the rights of suspects at the investigation level. The method used in this research is the normative method, in which we try to examine the regulations that are correlated with the appropriate legal issues. This study concludes that every suspect who is confronted by an investigation must still get their rights as a human being without reducing the effectiveness of the investigation, and it is hoped that the government can pay more attention to this problem considering that there are still many suspects who are forced to admit their mistakes without first paying attention. Through the court process first, even though it is clearly stated in the Criminal Procedure Code that all management of criminal investigations has been regulated, it is important to noticed that Indonesia is a country that prioritizes human rights in any aspect.Indonesia adalah negara hukum dengan hak untuk memegang demokrasi secara penuh, negara demokrasi adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia didalam aspek apapun. Zaman yang akan selalu berkembang telah mengubahkan tingkah laku individu maupun masyarakat termasuk didalamnya terhadap perilaku kriminal. Namun dalam penegakan hukum seorang kriminal harus tetap mendapatkan hak-hak kemanusiaan yang telah melekat padanya, asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam sebuah hal penegakan hukum adalah “asas praduga tak bersalah” yang dimana tertuang jelas dalam kitab undang hukum acara pidana ( KUHAP ). Asas praduga tak bersalah memiliki arti bahwa tersangka belum dinyatakan bersalah sampai keluar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penelitian ini bertujuan untuk bagaimana mengetahui pengaplikasian asas tersebut pada penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian, yang dimana nyatanya masih banyak pelanggaran hak-hak tersangka pada tingkat penyidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode normatif yang dimana kami mencoba mengkaji peraturan-peraturan yang berkorelasi dengan isu hukum yang sesuai. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa setiap tersangka yang dihadapkan oleh penyidikan tetap harus mendapatkan hak mereka sebagai layaknya seorang manusia tanpa mengurangi keefektifan dari penyidikan tersebut dan diharapkan bahwa pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada masalah ini mengingat bahwa masih banyak tersangka yang dipaksa untuk mengakui kesalahan tanpa terlebih melalui proses pengadilan terlebih dahulu, sedangkan sudah tertuang jelas dalam KUHAP bahwa semua manajemen penyidikan tindak pidana telah diatur, hal tersebut penting diperhatikan mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mengedepankan hak asasi manusia dalam aspek apapun.

SENGKETA HAK MEREK DAGANG GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU Catherine Angelica; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

This study examines the dispute over the trademark rights of "Geprek Bensu" owned by Ruben Onsu with "I Am Geprek Bensu" owned by PT. Benny Sujono's Geprek Chicken. Knowing Indonesia's legal protection for trademarks and dispute resolution on trademark rights "Geprek Bensu" with "I Am Geprek Bensu" in the Commercial Court. The party entitled to a trademark is the party who first registered the mark. The research method used in this case approach is the normative juridical method. The source of data from normative juridical research is researching library materials or secondary materials. The research results show that Indonesian legal protection for trademarks applies a first to file system. One of the trademark rights disputes that has occurred in Indonesia is the seizure of the brand name "Bensu" by Geprek Bensu and I Am Geprek Bensu. Based on the decision of the Commercial Court, the application for the Geprek Bensu trademark belonging to Ruben Onsu which was registered on 7 June 2018 was canceled in its entirety. This happened because the name “Bensu” was first registered on May 3, 2017 by I Am Geprek Bensu owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu who has registered his trademark first and obtained legal protection for his trademark rights. Ruben Onsu has also been a promotional ambassador for I Am Geprek Bensu before opening Geprek Bensu. The court's decision considered that Ruben Onsu as the trademark copyright registrar had bad faith because Geprek Bensu had similarities ranging from the product sold, the color of the logo, and the image of the chicken in the logo with the brand I am Geprek Bensu.Penelitian ini mengkaji mengenai sengketa hak merek dagang “Geprek Bensu” miliki Ruben Onsu dengan “I Am Geprek Bensu” miliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Mengetahui perlindungan hukum Indonesia terhadap merek dan penyelesaian sengketa terhadap hak merek dagang “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu” di Pengadilan Niaga. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Salah satu sengketa hak merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia adalah perebutan nama merek “Bensu” oleh Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu. Metode penilitian yang digunakan dalam pendekatan kasus ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Indonesia terhadap merek menerapkan sistem first to file. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, permohonan merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu yang didaftarkan pada 7 Juni 2018 dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena nama “Bensu” pertama kali telah di daftarkan pada 3 Mei 2017 oleh I Am Geprek Bensu miliki PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan memperoleh perlindungan hukum atas hak mereknya. Ruben Onsu juga pernah menjadi duta promosi I Am Geprek Bensu sebelum membuka Geprek Bensu. Putusan pengadilan menganggap bahwa Ruben Onsu sebagai pendaftar hak cipta merek dagangnya memiliki itikad yang kurang baik karena Geprek Bensu memiliki kesamaan mulai dari produk sajian yang dijual, warna logo, dan gambar ayam di logo dengan merek I am Geprek Bensu.

PERAN PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCUCIAN UANG OBAT ILEGAL BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2010 Very Yovelin; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Money laundering is an evil act in business that aims to hide the origin of the money assets obtained by the perpetrators of wealth and turn them into assets that come from legal or lawful activities. Through this case, the core problem formulation that wants to be studied is what is the role of banking institutions in preventing and resolving non-criminal money laundering cases. The process used is the statutory and comparative or comparative approach. This approach method is carried out by analyzing the laws and regulations. There are several articles in Law Number 8 of 2010 that can be applied in preventing and handling cases of money laundering. Through this case, the results of the study show that banking institutions are negligent in applying the principle of prudence and the principle of knowing customers. It can also be seen that banking institutions and PPATK (Financial Transaction and Analysis Reporting Center) can break through bank secrecy through Law No. 8 of 2010. Therefore, banking institutions must be more optimal in carrying out their roles to be able to prevent and resolve these cases. .Pencucian uang adalah suatu perilaku jahat dalam bisnis yang bermaksud untuk memayungi asal usul dana yang didapatkan oleh pelaku kekayaan dan mengubahnya menjadi harta yang berasal dari kegiatan yang sah atau halal. Melalui kasus ini, inti rumusan masalah yang ingin dikaji adalah apa kedudukan lembaga perbankan dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tidak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah metode Undang-Undang dan perbandingan atau komparatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. ada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk diterapkan dalam membendung serta menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Melaui kasus ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perbankan lalai dalam menerapkan asas kehati-hatian dan asas mengenal nasabah. Dapat diketahui juga bahwa, lembaga perbankan dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) dapat menerobos kerahasiaan bank melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Maka dari itu, lembaga perbankan harus selebih-lebihnya dalam menjalankan perannya untuk dapat mencegah dan menyelesaikan kasus ini.

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGEKTA PADA MASYARAKAT DI KELURAHAN MALEBER DAN KECAMATAN ANDIR, BANDUNG Gunardi Lie; Moody R. Syailendra; Mia Hadiati; Indah Siti Aprilia
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

In terms of disputes resolution, there are various alternative forms of dispute resolution outside the court. One form of dispute resolution that is often used is Mediation. Mediation is the embodiment of deliberation for consensus in dispute resolution. In the mediation process, dispute resolution begins with the good faith of both parties in resolving the dispute amicably. This can be realized because mediation prioritizes the approval of both parties without any coercion from the mediator. The Supreme Court has issued Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts as legal basis on conducting mediation in Courts. However, mediation not only can be carried by the Court, but mediation can also be carried out by the community outside the Court on various disputes faced by the community. Village officials, RT/RW, Lurah, and other respected person in the community can act as mediators in resolving disputes in the community. The research method used in this research is Empirical. The study was conducted to see the efectivity of mediation in resolving community disputes, especially in the Maleber and Andir sub-districts. The results of the study show that consensus deliberation mediation can resolve problems/disputes faced by the community without having to go through the litigation process. Local government officials such as Lurah, Camat, and local officials have played a major role in resolving disputes in the community.

PEMBOBOLAN REKENING NASABAH BANK RIAU KEPRI Yola Feby Charita; Gunardi Lie; Moody R. Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Banks are an important element in running the economy of a country. Sending, storing, and exchanging money can be done so that banks are important and must exist in a country. In this day and age, technology is very sophisticated, everything can happen, especially crimes committed by irresponsible people. One of the crimes in the banking world is the burglary of a bank customer account in Riau Riau Islands which makes many customers restless. If it is not handled properly, similar crimes will repeat themselves and destroy the trust of bank customers, so the author conducts an analysis for this case. Banking crimes are increasingly being carried out so that the perpetrators must be punished accordingly in order to have a deterrent effect. The purpose of this paper is to analyze banking crimes, increase awareness of banking crimes, and learn more about the Banking Act. In this scientific work, the author uses qualitative methods so that the data generated from the results of observations and community research as well as the information provided to examine more deeply and find the meaning of the case. Based on the results of the analysis, the author can conclude that bank security must be further tightened and improved so that similar crimes do not occur so that customers can calmly store their money in the bank and customers must also increase their awareness of their own accounts to always ensure the amount of balance they have.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” ATAS PERUBAHAN LIRIK LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA Cindy Chandra; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra P.
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The development of an advanced industry has made the entertainment world experience modernization and digitization as evidenced by the availability of various places to channel creativity, especially in the art of music in the form of songs. The musical art work also has intellectual property rights (IPR) which must be protected as a form of legal protection for the creator so that the copyrighted work can continue to work, innovate, and get appreciation from the public. IPR has two types, namely copyright and industrial property rights. Industrial property rights are rights that protect a company from various kinds of plagiarism and can also regulate everything in an industrial environment. UU no. 28 of 2014, copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. Even so, there are still many cases of copyright infringement such as changing song lyrics, plagiarism, changing song lyrics, and producing videos without permission from the creator. As in the case that ensnared the family of Gen Halilintar who had violated the copyright of the song lagisyantik belonging to singer Siti Badriah in 2018. In this case, PT Nagaswara as the record label demanded Gen Halilintar compensation of 9.5 billion rupiah for the song covered on Gen Halilintar'syoutube account. This research was conducted with the aim of knowing the form of copyright infringement regarding the re-sung syantik song and how to resolve the violation of the copyright.

Co-Authors Achmad Ricky Dwiandi Adam Adepio, Muhammad Fadel Adisty Padmavati Moha Adriansah, Eka Putra Ahmad Sudiro Aimmatul Khoiroh Alessandro Christian Max Alfarhani, Luqyana Shafira Alfiani, Feriza Ali Bastanta Alya, Nasha Rawza Amelia Kristina Simarmata Anastasya, Tabitha Roulina Anastasya, Vannya Ang, Ingrid Angelica Ulinta Ginting Anggraeni Sari Gunawan Anggraini, Nabila Chynta Dwi Angkasa, Steven Angkasa, Wincent Hungstan Anindita, Rr Pramastri Anindha Anisa Puspitasari aprilia, indah Aprillianty, Kesia Apriza, Nathania Arif Rivaldo Artamevia, Halena Arya Salwa Wardana Audrelia Vanessa Tanamas Audrey Bintang Silado Aulia, Dzikrina Aurelia Meagan Tan Batu, Jeremy Santos Lumban Belicia Widhyana Yulia Putri Blessyah, Glorya Heavennina Briyan Dustin Callista Hans Candra, Dimas Catherine Angelica Cendana Suryani Cendranita, Ivannia Ceria, Nadia Intan Chandra, Jessica Chandra, Juan Benedict Chandrawinata, Marcelino Chaniago, Fathimathuz Zachra De Cheryanti, Grace Chica Octa Andinda Chien Ni Chiessa, Cicelly Christian, Rainer Cindy Chandra Cindy Laurencia Cindy Situmeang Cornelia, Giovanni De Valerie, Athalia Delvina Koniardy Desi i Deviana Axfelia Devira Andriani Dicky Arifianto Divabuena Purba, Nanda Djaja, Rafael Christian Dzikrina Aulia Edbert, Felicia Edyson, David Effendi, Absarani Maharani Elia, Elia Endro Try Nurwantoko Erdiyanto, Rizqy Pratama Estevania Christabel E, Kezia Eunike Kathryn Budiman Evelyn Hartono Fadloli, Muhammad Fahri, Achmad Fauzan Ravinda Putera Febriana Irma Febriany, Febriany Felicia Edbert Fiona Natania Fortino, Darren Patrick Gavriele Liberty Gea, Lenggo Anastasia Briliant Ginting, Angelica Ulinta Giovanni Cornelia Glorya Heavennina Blessyah Goldwen, Filshella Gregorius Febrian Wijaya Gunardi Gunardi Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardi Lie Gunardie Lie Gunardie Lie Gunawan, Anggraeni Sari Gurnadi Lie Gurnadi Lie Gusnardi Lie Hadiati, Mia Hanz Bryan Joeliant Hartono, Evelyn Hartono, Margareta Kristiani Hasan, Laura Kurniadi Hisyam, Sulthan Fadhil Hummerson, Laureen Aurora Hungstan, Wincent Angkasa Hutapea, Junika Gabriella Cecille Inayah Fasawwa Putri Indah Aprilia Indah Maria Maddalena Simamora Indah siti aprilia Indah Siti Aprilia Indah Siti Aprilia Indah Siti Aprilia Irene Gracia Simanjuntak Irene Mariboto Sitanggang Istisofani, Aulia Salma Jack Sandi, Maydi Jardhan, Rheno Jeanne Hans, Patricia Jennifer Jennifer Jeremy Exaudi Purba Jessica Tanuwijaya, Jessica Joeliant, Hanz Bryan Johannes Evan Budiman Jolin, Jolin Kartika Pangestu Kasslim, Veren Kencana, Ekaprasetya Artha Kennardy, Lawrentiust Kenneth, Nathanael Kevin Halomoan Kezia Audreylia Khanifa Fauziah Khaulah, Tatsbita Kinanti, Lamsiur King William Kirani, Allaysha Adindaputri Kiyoshi, Maximillian Ivander Kristianto, Shashia Andini Kumala Dewi Kurniawan, MIchelle Heydee Laapen, Calinka Princess Belinda Laurensia Clarissa Siva Lenny Sriwijaya Leonard Tasuno Laiya Lie, Gunardi Lie, Gunardie Lie, Sherley Lie, Yocelyn Averyll Lis Julianti Lo, Edmund Lydia Evan, Gladys Madelin, Nethania Aurelia Mahardika, Dutasena Manggal, Adam Tanzio Marfungah, Luthfi Margareta Kristiani Hartono Maria Angela Triwidyarti Matakupan, Michelle Sharon Anastasia Maulika, Grizca Ratu Maurend Benaya Immanuel Susanto Mavelyn, Aurelia Jessica Max, Alessandro Christian Mayvians, Tidelstein Metta Valoka Mia Hadiati Mia Hadiati Michelle Sharon Anastasia Milafebina, Rachel Mishael Joshua Morisia, Yesa Muhammad Axel Putra Muhammad Wildan Ichsandi Naftalie, Livia Aurelia Najla, Tengku Amira Nanda Divabuena Purba Naomi Femilia Natanael Natanael, Natanael Natashya, Natashya Nathania, Cheryl Nathasya, Nathasya Nayoltama, Darius NEVIATY PUTRI ZAMANI Neysa Tania Novianti, Siti Nugroho, Maria Cecilia Nusamara, Arlyn Annabel Octavia, Marcela Oktavianni Putri Sianturi, Angel Oktri Defilania, Oktri Defilania Pangestu, Kartika Paramitha, Chintya Lie Parapat, Fauzan Rizki Permana, Azhar Zidan Pingky Fordora Prasetyo, Stephanie Patricia Priady, Alfredo Eka Priliska, Jedyzha Azzariel Priscilla, Nathalie Priska Khairunnisa Purnomo, Ferdinand Brandon Purwanti, Puja Ayu Putera, Fauzan Ravinda Putri, Dinda Arista Putri, Nadiva Azzahra Putri, Sanny Nuyessy Putri, Tiara Shafa Raditya, Anthonio Bimo Rahmasari, Lisa Ramadhan, Febriansyah Ramadhan, Nayla Az Zahra Raphaellee Peters Putra Usman Raphaellee Peters Putra Usman Rebecca Marcella Revina, Revina Rewiyaga, Rewiyaga Rian Rimba Morenties Rosanti, Admita Arifani Rusli, Vennia Neshya Ryanto, Laurencia Safitri, Yuliya Salsabila Putri Salsabila, Ardhelia Putri Samantha Maria Yohen Samuel, Maria Gabriela Sandi, Maydi Jack Santoso, Agnellya Hendarmin Saputra, Lovine Keishya Setiawan, Florencia Lavina Shahan, Akbar Helmie Nur Sheva, Jesa One Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Shrishti Silvia Angela Silvia Cahyadi Simanjuntak, Sandy Wiratno H Sinaga, Ryanson Donovan Sinurat, Noel Siregar, Rachel Adeline Siswanto, Vivienne Olivia Sitanggang, Irene Mariboto Sofia Roselin Su, Bok Rok Sugiarto, Angelina Jacqueline Suhartanto, Theodora Suni, Indri Elena Suryani, Cendana Syaban, Diputra Syahputra, Denis Szyva Silviana Putri Tabitha Roulina Anastasya Talita Taskiyah Tan, Louissa Nobel Tansir, Charisse Evania Thalia Frederica Thie, Naysa Andrea Tirta, George Anderson Tiyas Asri Putri Tjendra, Virginia Tobing, Dealova Agustina Lumban Trixie, Ivana Try Nurwantoko, Endro Urifianto Ardhan, Muhammad Valen Nainggolan Vanessa Mathilde Harum Vedora, Sheren Regina Very Yovelin Vincent Vincent, Vincent Vivienne Olivia Siswanto Vivienne Olivia Siswanto Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wanibe, Kenji Dustin Wijaya, Niko William, King Win, Han Winaldy, Rickson Winata, Gilbert wong, Sherryl naomi Yanti, Cinda Yola Feby Charita Yolanda, Maureen Keisha Yosia Clementino Moningka Yuan, Luo Yunita, Theresia Zayyan Syafiqah Aggistri Zebua, August Delta Zimah, Amelia Abdullah ⁠Ayesha Tasya Izulkha

Title

Found 229 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 229 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 229 Documents
Search