<![CDATA[Abstrak Perlindungan hukum bagi anak balita yang dititipkan di lembaga perlindungan akibat pemisahan paksa dari keluarga merupakan isu penting dalam upaya menjamin hak-hak anak yang rentan terhadap pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, implementasi, dan tantangan dalam melindungi hak anak balita yang mengalami pemisahan paksa dari keluarga mereka. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, implementasi di lapangan sering kali menghadapi hambatan, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang terbatas, dan trauma psikologis yang dialami anak. Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan mengenai hak-hak anak balita yang dititipkan di lembaga PSAB kota Bandung, serta untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan lembaga PSAB tersebut dalam melindungi hak-hak anak balita dan kendala yang dialaminya dalam melindungi hak-hak anak balita tersebut. Hasil penelitian ini menekankan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk memastikan kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, pendekatan berbasis keadilan restoratif dan pemulihan psikologis harus diterapkan untuk mengurangi dampak negatif akibat pemisahan tersebut. Saran dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dalam melindungi anak balita disituasi yang rentan, khususnya dalam memberikan anggaran untuk kebutuhan pokok maupun pendamping bagi anak yang dititipkan di PSAB. Kata kunci : Anak Balita, Penegakan Hukum, Hak-Hak, Lembaga Sosial Abstract Legal protection for toddlers placed in protective institutions due to forced separation from family is an important issue in an effort to ensure the rights of children who are vulnerable to violations. This study aims to analyze legal basis, implementation, and challenges in protecting the rights of toddlers who experience forced separation from their families. Using a normative and empirical approach, this study found that although regulations such as the Child Protection Act in Indonesia have provided a strong legal framework, implementation in the field often faces obstacles, including a lack of adequate facilities, limited human resources, and a lack of resources. and the psychological trauma of a child. The aim of this research is to find out how the rights of children under five who are entrusted to the PSAB institution in Bandung City are protected, as well as to find out what efforts are made by the PSAB institution to protect the rights of children under five and under five. obstacles experienced in protecting the rights of children under five. The results of this study emphasize the need to strengthen synergy between the government, child protection institutions, and the community to ensure that child welfare remains the top priority. In addition, a restorative justice-based approach and psychological recovery should be implemented to reduce the negative effects of the separation. This research is suggested to contribute to the development of more comprehensive policies to protect toddlers in vulnerable situations, especially in providing a budget for basic needs and companionship for children entrusted to PSAB. Keyword : Toddler, Law Enforcement, Rights, A Social Institution]]>
Copyrights © 2024
