<![CDATA[Abstract As a pillar of domestic security, the Indonesian National Police carries out its duties based on a professional code of ethics which functions as a guide to ensure that every action is in accordance with the law and upholds institutional values while on duty. This research aims to analyze ethics enforcement in the West Java Regional Police as well as obstacles and efforts to enforce ethics. The method used in this research is an empirical juridical approach, where the data source used is primary data. Based on the research results, the ethics of the legal profession in the West Java Regional Police are not yet completely good and not yet effective. Improvements need to be made in various aspects, starting from law enforcement, increasing the integrity of law enforcement, providing adequate facilities and infrastructure, increasing public awareness, and strengthening cultural values that support law enforcement and ethics. There are several obstacles in enforcing the code of ethics, such as witnesses who are not cooperative, lack of evidence, suspected violators are difficult to find and violators do not want to admit their mistakes, as well as the large number of cases of ethical violations, but the number of personnel who resolve cases of ethical violations is not comparable in number. In overcoming obstacles to ethical enforcement at the West Java Regional Police, two efforts were made, namely preventive efforts through educating police officers regarding ethics, and repressive efforts through imposing sanctions on suspected violators. The conclusion of this research is that enforcement of ethics towards the police at the West Java Regional Police is still not effective because the number of police officers who commit ethical violations is still increasing every year. Suggestions so that ethical enforcement of police at the West Java Regional Police can run better is the need for additional personnel, routine supervision and assistance at all police stations in West Java. Keywords: police; code of ethics; enforcement Abstrak Sebagai pilar keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik profesi yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan setiap tindakan sesuai hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai institusi selama bertugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan etik di Kepolisian Daerah Jawa Barat serta kendala dan upaya penegakan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, yang mana sumber data yang digunakan yaitu data primer. Berdasarkan hasil penelitian, etika profesi hukum di Polda Jabar belum sepenuhnya baik dan belum efektif. Perlu dilakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, peningkatan integritas penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung penegakan hukum dan etika. Adapun terdapat beberapa kendala dalam penegakan kode etik seperti saksi yang tidak kooperatif, kurangnya bukti, terduga pelanggar susah dicari dan pelanggar tidak mau mengakui kesalahannya, serta banyaknya kasus pelanggaran etik, namun jumlah personel yang menyelesaikan kasus pelanggaran etik tidak sebanding jumlahnya. Dalam mengatasi kendala penegakan etik di Polda Jabar dilakukan dua upaya, yaitu upaya preventif melalui edukasi anggota polisi terkait etik, dan upaya represif melalui pemberian sanksi terhadap terduga pelanggar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan etik kepada Polisi di Polda Jabar masih belum efektif karena masih meningkatnya jumlah anggota Polisi yang melakukan pelanggaran etik setiap tahunnya. Saran supaya penegakan etik kepada Polisi di Polda Jabar lebih berjalan dengan baik adalah perlunya untuk dilakukan penambahan personel, supervisi rutin, dan asistensi di seluruh polres di Jawa Barat. Kata Kunci: kepolisian; kode etik; penegakan]]>
Copyrights © 2024
