Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Anggraeni, Erwindya Julia
WICARANA Vol 2 No 1 (2023): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i1.28

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak bawaan yang melekat dan tercantum baik di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maupun UU, sebagai hak pribadi dan negara berkewajiban untuk menjamin serta melindunginya, sehingga tidak ada yang dapat menentangnya. Fakta yang ada saat ini ironisnya masih menunjukkan tingginya angka kekerasan yang dialami kaum perempuan. Hal itu menjadi bukti akan adanya fenomena gunung es dalam problematika ini yang belum terselesaikan dengan baik. Di sisi lain pemerintah telah menciptakan aturan hukum atas hal tersebut mulai dari menginput pasal-pasal HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan aturan khusus tentang perempuan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan yuridis HAM terhadap kekerasan perempuan dalam peraturan UU. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library study) dan metode pendekatan hukum normatif atau library law research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki banyak regulasi yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak perempuan dan melindungi perempuan, namun pada kenyataannya kekerasan yang dialami kaum perempuan masih saja terjadi dewasa ini. Bahkan peraturan perundang-undangan yang ada masih dianggap diskriminatif terhadap kaum perempuan

Analisis Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Anggraeni, Erwindya Julia
WICARANA Vol 2 No 2 (2023): September
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v2i2.36

Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk menyusun regulasi yang berkenaan dengan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Upaya perlindungan dari kekerasan seksual merupakan tanggung jawab negara yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warga negara yang di dalamnya mencakup civitas akademika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library study) dan metode pendekatan hukum normatif atau library law research. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, maka fenomena tersebut akhirnya mendorong Kemendikbud Ristek untuk menciptakan regulasi yang berkenaan dengan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi ini kemudian diberi nama Permendikbud Ristek (Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) No. 30 Tahun 2021. Oleh karena itu, Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 menjadi suatu tindak lanjut dari keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Tinjauan RUU PPRT terhadap Persoalan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Anggraeni, Erwindya Julia
WICARANA Vol 3 No 1 (2024): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57123/wicarana.v3i1.44

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang saat ini semakin berkembang dan banyak keberadaannya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap PRT, maka DPR bersama Presiden menggagas RUU PPRT yang nantinya dapat disahkan menjadi regulasi dalam melindungi dan menghukum para pelanggarnya. Penelitian ini mempertanyakan mengenai bagaimana tinjauan hukum RUU PPRT terhadap persoalan PRT di Indonesia. Tujuannya sudah tentu untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yakni tinjauan hukum RUU PPRT terhadap persoalan PRT di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan sumber hukum utama yakni RUU PPRT serta menelaah teori, konsep serta asas hukum yang berkaitan dengan penelitian. Artinya pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka. PRT di Indonesia mengalami banyak sekali persoalan baik yang dialami sebelum menjadi PRT maupun saat menjadi PRT. Sudah genap 19 tahun RUU PPRT yang dinilai sebagai aturan untuk melindungi hak-hak dasar PRT tak kunjung disahkan. RUU PPRT fokus tinjauannya kepada perlindungan dan sanksi terhadap para pelanggarnya. Sebagai itikad baik untuk melindungi PRT, maka RUU PPRT harus segera disahkan mengingat sudah banyak terjadi ketidakadilan yang dialami PRT dan regulasi lain belum cukup untuk mengakomodasi hal tersebut. RUU PPRT sebagai lex specialist dari lex generalis Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi PRT, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah cepat dan tanggap untuk mengesahkannya menjadi UU PPRT.

Penegakan Etik Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat Anggraeni, Erwindya Julia
Pemuliaan Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v7i2.3808

Abstract As a pillar of domestic security, the Indonesian National Police carries out its duties based on a professional code of ethics which functions as a guide to ensure that every action is in accordance with the law and upholds institutional values while on duty. This research aims to analyze ethics enforcement in the West Java Regional Police as well as obstacles and efforts to enforce ethics. The method used in this research is an empirical juridical approach, where the data source used is primary data. Based on the research results, the ethics of the legal profession in the West Java Regional Police are not yet completely good and not yet effective. Improvements need to be made in various aspects, starting from law enforcement, increasing the integrity of law enforcement, providing adequate facilities and infrastructure, increasing public awareness, and strengthening cultural values that support law enforcement and ethics. There are several obstacles in enforcing the code of ethics, such as witnesses who are not cooperative, lack of evidence, suspected violators are difficult to find and violators do not want to admit their mistakes, as well as the large number of cases of ethical violations, but the number of personnel who resolve cases of ethical violations is not comparable in number. In overcoming obstacles to ethical enforcement at the West Java Regional Police, two efforts were made, namely preventive efforts through educating police officers regarding ethics, and repressive efforts through imposing sanctions on suspected violators. The conclusion of this research is that enforcement of ethics towards the police at the West Java Regional Police is still not effective because the number of police officers who commit ethical violations is still increasing every year. Suggestions so that ethical enforcement of police at the West Java Regional Police can run better is the need for additional personnel, routine supervision and assistance at all police stations in West Java. Keywords: police; code of ethics; enforcement Abstrak Sebagai pilar keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik profesi yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan setiap tindakan sesuai hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai institusi selama bertugas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan etik di Kepolisian Daerah Jawa Barat serta kendala dan upaya penegakan etik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, yang mana sumber data yang digunakan yaitu data primer. Berdasarkan hasil penelitian, etika profesi hukum di Polda Jabar belum sepenuhnya baik dan belum efektif. Perlu dilakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, peningkatan integritas penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung penegakan hukum dan etika. Adapun terdapat beberapa kendala dalam penegakan kode etik seperti saksi yang tidak kooperatif, kurangnya bukti, terduga pelanggar susah dicari dan pelanggar tidak mau mengakui kesalahannya, serta banyaknya kasus pelanggaran etik, namun jumlah personel yang menyelesaikan kasus pelanggaran etik tidak sebanding jumlahnya. Dalam mengatasi kendala penegakan etik di Polda Jabar dilakukan dua upaya, yaitu upaya preventif melalui edukasi anggota polisi terkait etik, dan upaya represif melalui pemberian sanksi terhadap terduga pelanggar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan etik kepada Polisi di Polda Jabar masih belum efektif karena masih meningkatnya jumlah anggota Polisi yang melakukan pelanggaran etik setiap tahunnya. Saran supaya penegakan etik kepada Polisi di Polda Jabar lebih berjalan dengan baik adalah perlunya untuk dilakukan penambahan personel, supervisi rutin, dan asistensi di seluruh polres di Jawa Barat. Kata Kunci: kepolisian; kode etik; penegakan

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search