<![CDATA[Penelitian ini menganalisis tingkat kematangan penerapan e-government di pemerintah daerah Indonesia dengan menekankan dimensi policy coherence antara pusat–daerah. Kajian dilakukan melalui systematic literature review dengan kerangka evaluasi SPBE serta data United Nations E-Government Development Index (EGDI) periode 2018–2024. Hasil menunjukkan adanya peningkatan skor SPBE nasional (2,34 pada 2022 menjadi 2,79 pada 2023) dan kenaikan peringkat EGDI Indonesia (107 pada 2018 menjadi 64 pada 2024). Namun, disparitas capaian antardaerah masih besar. Analisis mengungkap bahwa konsistensi regulasi, kepemimpinan lokal, literasi digital aparatur, dan infrastruktur TIK merupakan faktor pembeda utama. Studi ini menawarkan kontribusi teoritis dengan menautkan model kematangan e-gov pada kerangka policy coherence vertikal–horizontal, sekaligus rekomendasi strategis berupa roadmap sinkronisasi kebijakan pusat–daerah untuk mempercepat transformasi digital menuju SPBE “Sangat Baik”.]]>
Copyrights © 2025
