<![CDATA[Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi terlihat tidak konsisten saat memutus perkara yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Salah satu contohnya adalah Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, di mana undang-undang yang dianggap bermasalah dalam proses pembentukannya tetap diberlakukan untuk sementara waktu. Keputusan seperti ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dan membuat kepastian hukum menjadi kabur. Kondisi ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, terutama ketika keputusan yang diambil bersentuhan langsung dengan hak-hak warga negara. Penelitian ini mencoba membaca pola yang muncul dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan melihat bagaimana sikap yang tidak konsisten bisa memengaruhi masa depan hukum di Indonesia. Untuk mendorong perubahan, penelitian ini mengusulkan dua langkah kelembagaan agar arah putusan bisa lebih terarah. Pertama adalah pembentukan sistem internal yang menjaga konsistensi putusan. Kedua adalah unit kerja khusus yang bertugas mengawasi pola preseden. Kedua gagasan ini ditawarkan agar logika hukum dalam setiap putusan bisa lebih kuat dan mudah dipahami, serta memberi rasa aman bagi masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
