<![CDATA[Kebijakan Dana Desa yang diimplementasikan sejak 2015 bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal dan mendorong pembangunan desa, namun praktiknya kerap memunculkan konflik akibat lemahnya tata kelola, minimnya transparansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen konflik dalam implementasi Dana Desa di Kabupaten Bandung melalui perspektif administrasi publik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus digunakan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik utama yang terjadi dalam bentuk perbedaan kepentingan antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat terkait penentuan prioritas anggaran serta distribusi manfaat program. Faktor penyebab dominan meliputi keterbatasan kapasitas aparatur desa, intervensi politik lokal, dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Strategi penyelesaian yang umum diterapkan meliputi musyawarah desa, mediasi informal melalui tokoh lokal, serta intervensi pemerintah kabupaten. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi musyawarah efektif menurunkan ketegangan jangka pendek, namun belum menyelesaikan akar permasalahan sehingga keberlanjutan konflik masih terjadi secara potensial. Artikel ini berkontribusi dengan mengintegrasikan teori manajemen konflik, prinsip good governance, dan collaborative governance untuk menjelaskan dinamika konflik di tingkat desa, sekaligus memberikan implikasi praktis berupa pentingnya penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam tata kelola Dana Desa. ]]>
Copyrights © 2025
