<![CDATA[Penguatan integritas aparatur pemerintahan merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik korupsi, nepotisme, kolusi, rendahnya profesionalisme, serta minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan besar yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perilaku aparatur pemerintahan dan nilai moral melalui pendekatan sosiologis, serta merumuskan solusi inovatif untuk memperkuat integritas aparatur. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (library research) dengan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi seperti Transparency International, World Bank, dan UNDP. Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya integritas moral aparatur, lemahnya transformasi budaya organisasi, minimnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, dan tantangan globalisasi-digitalisasi menjadi isu utama yang perlu diatasi. Artikel ini menawarkan solusi holistik melalui integrasi pendekatan sosiologis, pemanfaatan teknologi informasi, transformasi budaya organisasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menyoroti relevansi penguatan integritas aparatur dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta sistem pemerintahan yang bersih, amanah, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.]]>
Copyrights © 2025
