<![CDATA[Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, berlandaskan pada undang-undang serta nilai-nilai agama dan adat. Prinsip Fiat Justitia et Pereat Mundus (hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh) mencerminkan komitmen untuk menjamin perlindungan hukum masyarakat dalam memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Penegakan hukum menjadi kewenangan mutlak negara, sebagai representasi dari masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945. Salah satu kewenangan negara terkait penegakan hukum adalah pemberian amnesti dan abolisi, yang merupakan hak prerogatif presiden dengan mempertimbangkan DPR, diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Amnesti adalah pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, umumnya dalam kasus politik, sedangkan abolisi adalah penghentian penuntutan pidana. Pelaksanaan kewenangan ini harus melibatkan persetujuan DPR dan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, tindakan tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku korupsi yang telah diputus bersalah di pengadilan bisa menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik, bahkan dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kekuasaan yudikatif yang independen, jika tidak ada bukti hukum yang mendukungnya. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa tindakan ini dapat melemahkan pemberantasan korupsi dan merusak prinsip equality before the law. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian amnesti dan abolisi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana terlihat dalam kasus Hasto dan Tom Lembong. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa.]]>
Copyrights © 2025
