<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tugas pembuatan abstrak produk hukum Peraturan Walikota Tahun 2015 yang dilakukan oleh bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2024, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Laporan ini juga memberikan rekomendasi upaya optimalisasi penyediaan abstrak produk hukum sesuai dengan standar pengelolaan dokumentasi hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan abstrak di JDIH Sekretariat DPRD Kota Bandung belum optimal, dengan masih banyaknya produk hukum yang tidak disertai abstrak. Meskipun didukung oleh pedoman teknis yang baku serta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, namun masih terdapat beberapa hambatan mencakup keterbatasan SDM dan sarana prasarana yang berakibat pada keterlambatan dan inkonsistensi output. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana prasana teknologi informasi, dan penguatan koordinasi kelembagaan untuk menjamin optimalisasi penyediaan abstrak hukum secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
