Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi  Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung
ANALISIS KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI LEGISLASI PERIODE 2014-2019 Selvi Centia Centia; Nandang Alamsah Deliarnoor; Rahman Mulyawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3419

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari akumulasi permasalahan yang berakar dari lemahnya kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut Periode 2014-2019. Lemahnya kapasitas lembaga legislatif tersebut terlihat dari tidak terakomodirnya aspirasi, keinginan, dan tuntutan masyarakat Kabupaten Garut yang terlihat dari minimnya usulan Ranerda setiap tahunnya yang hanya satu produk usulan. Dampak yang ditimbulkan kemudian yaitu banyaknya pekerjaan rumah berupa proyek yang tidak kunjung terselesaikan seperti proyek Pasar Leles, Art Center, dan Sarana Olahraga Ciateul yang mangkrak dan otomatis menimbulkan kerugian negara. Ihwal tersebut diperparah dengan kedisiplinan anggota DPRD dalam menyelenggarakan kewajibannya. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis kapasitas sumber daya manusia DPRD Kabupaten Garut dalam Penyelenggaraan Fungsi Legislasi  Periode 2014-2019, penelitian ini menggunakan basis analisis capacity building dari Grindle (1997:1-28) yang berfokus terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi oleh DPRD Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan fungsi legislasi periode 2014-2019 berdasarkan aspek sumber daya manusia dikatakan masih lemah. Hal tersebut terbukti dari minimnya usulan Ranerda oleh DPRD Kabupaten Garut yang cenderung tidak sebanding dengan usulan Ranerda eksekutif, lemahnya penyelenggaraan dalam mengkomodir tuntutan dan keinginan masyarakat terlihat dari penolakan audiensi masyarakat oleh DPRD, di samping banyaknya perilaku tidak disiplin seperti ketidakhadiran dalam Rapat Paripurna dan bermain games saat rapat berlangsung
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIFITAS LEGISLASI DPRD KABUPATEN GARUT PERIODE 2014-2019 Selvi Centia; Ida Widianingsih; Moh. Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2019): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.356 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v2i1.23018

Abstract

Dalam fungsi legislasi DPRD memiliki fungsi membuat peraturan daerah, melalui fungsi ini DPRD berada pada posisi yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan masa depan daerah , maka dari itu dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini di perlukan produktifitas DPRD yang maksimal. . Tetapi dalam kenyataan nya fungsi ini tidak berjalan maksimal . DPRD kabupaten Garut dinilai kurang produktif karena sedikitnya Rancangan Perda yang diajukan atas inisiatif dewan. Kurang optimalnya fungsi legislasinya yang dijalankan DPRD Kabupaten Garut karena di sebabkankan oleh beberapa faktor , mulai dari rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik yang tidak memperhatikan tingkat pendidikan dan pengalaman sebagai calon wakil rakyat , kurangnya skill yang di miliki anggota DPRD dalam merancang Perda, dan tidak ada ketaataan mengenai mekanisme kerja terkait tugas sebagai DPRD. Selain itu faktor kerjasama diantara para anggota DPRD terjadi Tarik menarik antara kepentingan partai politik yang berpengaruh terhadap perda yang dihasilkan.In the legislative function the DPRD has the function of making regional regulations, through this function the DPRD is in a position that is very influential on the continuity of the future of the region, therefore the implementation of the legislative function requires maximum productivity of the DPRD. . But in reality this function does not work optimally. Garut Regency DPRD is considered less productive because at least the Draft Perda was submitted at the initiative of the council. The lack of optimal legislative functions carried out by the Garut Regency DPRD is caused by several factors, starting from the recruitment of legislative candidates by political parties who do not pay attention to the level of education and experience as candidate representatives, lack of skills that DPRD members have in drafting regulations, and not there is compliance with the work mechanism related to the task as a DPRD. In addition, a factor of cooperation among DPRD members occurs between the interests of political parties that influence the regulations produced
Collaborative Governance: Contradictions of the National Apprenticeship Program in Karawang Regency-Indonesia Safaranita Nur Effendi Yeni Effendi; Luki Oka Prastio; Selvi Centia
Social Impact Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Social Impact Journal
Publisher : GoResearch - Research & Publishing House

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61391/sij.v1i1.1

Abstract

This study aims to examine the achievements of employment policies through the National Apprenticeship Program in Karawang-Indonesia which is actually marked by the conflict between the government, the private sectors, and the community. This study uses a qualitative approach, with primary data obtained through direct observation and in-depth interviews, while secondary data is obtained from relevant research literature and documents. The results of the study show that the achievement of collaboration in the implementation of employment in Karawang Regency in the form of the National Apprenticeship Program is unattractive for the job seekers, ineffective in reducing the high unemployment rate, and is far from feasible in industrial relations with workers. In addition to the magnitude of the contradiction in the program's objectives, it is manifested in many divorces and terms of interest, it is prone to violations that in practice lead to labor exploitation or neo-slavery. Keywords : Collaborative Governance, National Apprenticeship, Karawang Regency.
MEMANTIK WIRAUSAHA MUDA DI KOTA INDUSTRI (STUDI PERAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PROGRAM WIRAUSAHA MUDA PEMULA DI KABUPATEN BEKASI): Luki Oka Prastio; Widodo; Selvi Centia; Safaranita Nur Effendi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 4 (2023): November 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v9i4.3227

Abstract

This research is motivated by the government's efforts to minimize the complexity of youth problems such as the lack of participation in the youth workforce, weak entrepreneurial skills, incompatible youth policies at the national and regional levels, and the high rate of youth open unemployment in Bekasi Regency, in addition to a myriad of other social pathologies among youth. This study uses the basis of government role analysis from Diva (2009) consisting of the role of regulator, facilitator and catalyst. The purpose of this study is to analyze the role of the government through the Beginner Young Entrepreneur Program in Bekasi Regency. This research uses qualitative methods, then data collection techniques use literature, observation, interviews. The results of the research show that the government's role through the Beginner Young Entrepreneur Program is not optimal. Viewed based on the role of regulators who have not been able to create a conducive climate, it is manifested from the very small participation quota which is exacerbated by the low interest in entrepreneurship. Based on the role of the facilitator, there is still no access to capital and assistance. Finally, in terms of the role of the catalyst, it is carried out through the provision of knowledge and motivation, but there are deficiencies such as weak empowerment, no awards, and the program's sustainability impact is still questionable.
STRATEGI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL PADA TAHUN 2023 Tarisa Fitrianti.A.R.; Rahman Mulyawan; Selvi Centia
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 2 (2024): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i2.4948

Abstract

Research on the Strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office in increasing the Preservation of Traditional Arts is motivated by the problem of waning public interest in traditional arts. This decline is one of the concerns of the government which has a role in developing, protecting, utilizing and fostering traditional arts. The aim of this research is to improve the preservation of traditional arts in the city of Bandung. Therefore, efforts are needed from the Bandung City Culture and Tourism Department to preserve traditional arts. The method used in this research is a qualitative descriptive approach. Data was obtained through library research and field studies in the form of observations, interviews and documentation studies. Researchers analyze this research through theoretical and legalistic analysis. In this research, researchers found that there were some things that had been optimal and some had not been optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Judging from the government's strategy stage (Mulgan, 2009), the objective aspect of preserving regional traditional arts is not yet optimal due to limited human resources, from the environmental aspect the contribution of the government and artists is good, but there is a lack of community contribution so it is not optimal, from the direction aspect The government has been optimal in directing increased preservation of traditional arts for arts practitioners and the community. From the action aspect, the government, arts practitioners and the community still feel that it is not optimal because the implementation of arts and development must be improved. From the learning aspect, the evaluation from the previous year is still not implemented optimally. Researchers can conclude that the strategy of the Bandung City Culture and Tourism Office is not optimal in efforts to increase the preservation of traditional arts. Keywords: Government Strategy, Traditional arts
ANALISIS PENGELOLAAN ARSIP DI DESA CIPACING KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 Centia, Selvi; Zainuddin, Zhahirah Indrawati; FA, Jovanscha Qisty Adinda
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 2 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i2.56359

Abstract

 Pengelolaan arsip yang efektif sangat penting dalam kegiatan organisasi, seperti menjadi sumber informasi utama dan pusat penyimpanan arsip. Keberhasilan pengelolaan arsip tergantung pada kemampuan untuk mengambil arsip secara cepat dan akurat, yang dipengaruhi oleh sistem penyimpanan yang digunakan. Karenanya, pengelolaan arsip yang sistematis dan efektif tidak bisa dipisahkan dari kegiatan penataan dan penemuan kembali arsip. Di Kantor Desa Cipacing, pengelolaan penyimpanan arsip belum optimal, seperti pengelolaan penyimpan arsip yang belum sesuai, tempat penyimpanan arsip yang tidak menggunakan filling cabinet,  serta pengelolaan arsip masih manual walupun sudah terdapat e-office untuk penyimpanan arsip secara digital. Hal tersebut    mendorong perlunya perubahan dan evaluasi dalam pengelolaan arsip Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Pengelolaan Arsip dilakukan di Kantor Desa Cipacing, serta untuk mengidentifikasi dan menggambarkan faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam Pengelolaan Arsip di kantor tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi literatur. Sedangkan analisis menggunakan penelitian  kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan arsip di Desa Cipacing masih belum baik itu terbukti di dalam penyimpan arsip masih menggunakan tempat yang terbuat dari kayu yang membuat berkas dan dokumen rentan dari kerusakan, serta  tidak ada upaya dalam pemeliharaan arsip. Faktor penghambat dalam Sistem Pengelolaan Arsip di Kantor Desa Cipacing  yaitu tidak petugas khusus pengelola arsip (Arsiparis) dan tidak mengingat nomor surat sehingga kesulitan dalam pencarian dokumen. Effective archive management is crucial in organizational activities, serving as the primary source of information and the center for storing archives. The success of archive management depends on the ability to retrieve archives quickly and accurately, which is influenced by the storage system used. Therefore, systematic and effective archive management cannot be separated from the activities of organizing and retrieving archives. At the Village Office of Cipacing, archive storage management is not optimal, such as inappropriate archive storage management, archive storage places that do not use filling cabinets, and archive management that is still manual even though there is an e-office for digital archive storage. That matter necessitates changes and evaluations in archive management. This research aims to understand and describe how Archive Management is conducted at the Village Office of Cipacing, as well as to identify and describe the factors that hinder Archive Management there. The data collection methods used in this research include interviews, observations, and literature studies. The analysis uses descriptive qualitative research. The research findings show that archive management at Cipacing Village is still not good, as evidenced by the use of wooden storage spaces, which makes documents vulnerable to damage, and there is no effort in archive maintenance. The hindering factors in the Archive Management System at the Village Office of Cipacing include the lack of a dedicated archive officer (Archivist) and the inability to remember document numbers, making it difficult to find documents.
TATA KELOLA ARSIP DINAMIS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI PENGELOLAAN ARSIP DI RECORD CENTER FISIP UNIVERSITAS PADJADJARAN Taryana, Agus; Sagita, Novie Indrawati; Centia, Selvi; Arifianti, Ria; Wisnumulya, Dicky; Ramadhan, Rizki Ananda; Sandjaya, Teguh
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 3 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i3.59947

Abstract

Penelitian ini membahas Tata Kelola  arsip dinamis dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip di Record Center Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa pengelolaan arsip dimulai dari tahap penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip serta penyusutan arsip. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahapan Penciptaan arsip hasil di Record Center FISIP Universitas Padjadjaran sudah berjalan dengan baik dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku, namun SOP dibuat mualai Tahun 2024, sedangkan RC FISIP Unpad berdiri tahun 2021, sehingga 2 tahun teerdapat kesosongan SOP Tata Kalelola. Tahapan Pengunnan dan dan Pemeliharaan arsip belum berjalan optimal hal ini dikarenakan terhambat dalam proses penerapan sistem kearsipan digital, dengan terbatasnya infrastruktur peralatan untuk digitasi arsip, dan Tahapan Penyusutan arsip belum optimal karena dalam prosesnya membutuhkan waktu lama hal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur, penguatan regulasi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih efektif dan efisien. This research discusses dynamic archive governance in improving the efficiency of archive management at the Record Center of the Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University by referring to Law Number 43 of 2009 concerning Archives Article 40 paragraph (2) which states that archive management starts from the stages of archive creation, use and maintenance of archives and archive depreciation. By using a qualitative approach, data is obtained through observation, interviews, and literature studies. The results showed that the stages of archive creation at the Record Center FISIP Padjadjaran University have been running well by referring to applicable regulations, but the SOP was made starting in 2024, while RC FISIP Unpad was established in 2021, so that 2 years there was a vacancy in the SOP for Management. The stages of archive collection and maintenance have not run optimally, this is because they are hampered in the process of implementing a digital archive system, with limited infrastructure equipment for digitizing archives, and the stages of archive depreciation are not optimal because the process takes a long time. thing. This research recommends improving infrastructure, strengthening regulations, and developing human resource competencies to support more effective and efficient archive management. 
Strategi Pemberdayaan Pada Petani Garam Di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang Prastio, Luki Oka; Sulistiani, Selvi; Indriyany, Ika Arinia; Centia, Selvi
Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 4 Issue 2, December 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v4i2.26671

Abstract

Artikel ini membahas mengenai program pengabdian yang dilakukan di Dusun Praubosok Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Pemilihan lokus pengabdian di desa tersebut dilatar belakangi oleh kondisi geografis di pesisir pantai dan adanya potensi daerah sebagai salah satu penghasil garam nasional di Jawa Barat. Berangkat dari hal tersebut, petambak garam mendapat intervensi dari pemerintah dengan adanya Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Salah satu hal dilakukan adalah melalui strategi pemberdayaan pada masyarakat Dusun Praubosok Desa Muara tersebut. Adapun metode yang digunakan yakni pemberdayaan dengan elemen pemungkinan dan penguatan melalui pelatihan dan pendidikan agar dapat berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PUGAR yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karawang telah berjalan dengan baik melalui fasilitasi bantuan, pelatihan, pendidikan serta suntikan teknologi dan jaringan. Namun masih terdapat banyak permasalahan yang belum dapat dipecahkan oleh pemerintah yakni tidak adanya perlindungan harga garam dan peran tengkulak yang otomatis membuat harga garam tidak stabil dan cenderung merugikan para petambak garam.
ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN OLEH SATUAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 Mubarok, Habib Muhammad Romdhoni; Darmawan, Ivan; Centia, Selvi
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 7, No 4 (2024): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v7i4.60870

Abstract

Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 mengalami kasus kebakaran sebanyak 360 kejadian yang menjadikannya salah satu bencana tertinggi di tahun tersebut. Tingginya kasus kebakaran tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia, jumlah armada, alokasi anggaran, serta ditemukannya faktor penghambat eksternal yang kian mempersulit proses penanggulangan kebakaran. Penelitian ini berupaya menganalisis pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pemadam kebakaran di Kabupaten Majalengka berdasarkan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data dari proses observasi dan wawancara, serta analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman. Hasilnya, pemberdayaan masyarakat menggunakan perencanaan dan kebijakan serta pemberdayaan masyarakat menggunakan aksi-aksi sosial dan politik tidak berjalan optimal diakibatkan sedikitnya akses masyarakat untuk terlibat dan ditemukannya hambatan dalam proses penyelenggaraannya. Sedangkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat menggunakan pendidikan dan penumbuhan kesadaran berjalan optimal dengan ditemukannya hasil dari masyarakat yang mendapat pengetahuan informasi kebakaran serta peningkatan kesadaran diri tentang pencegahannya. In 2023, Majalengka Regency experienced 360 fire incidents, making it one of the highest disasters in that year. The high number of fire cases is not comparable to the available resources, number of fleets, budget allocations, and the discovery of external inhibiting factors that further complicate the firefighting process. This study attempts to analyze community empowerment carried out by the fire department in Majalengka Regency based on the empowerment theory put forward by Jim Ife using a qualitative research method with a descriptive approach through data collection from the observation and interview, and data analysis using techniques from Miles and Huberman. As a result, community empowerment using planning and policies and community empowerment using social and political actions did not run optimally due to the limited access for the community to get involved and the obstacles found in the implementation process. Meanwhile, the implementation of community empowerment using education and awareness building ran optimally with the discovery of results from the community who received knowledge of fire information and increased self-awareness about its prevention.