<![CDATA[Dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terdapat beragam issue permasalahan hukum salah satunya adalah adanya tumpang tindih regulasi terkait dengan pemberian jangka waktu hak atas tanah dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai yang dianggap tidak proporsional dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Terlihat dalam UU IKN dan Perpres 75/2024 yang melakukan pengaturan durasi maksimal tanpa memiliki kejelasan kriteria pemegang hak. Dalam konteks ini, notaris & PPAT memiliki peran sebagai pejabat pembuat akta otentik yang menjadi penting dalam hal menghadapi tantangan dari regulasi yang lemah bagi Warga Negara Indonesia. Dalam jurnal ini, penulis akan berfokus pada adanya potensi dominasi asing dan ketiadaan kepastian hukum akibat inkonsistensi peraturan hukum. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis-normatif dengan melakukan kajian terhadap doktrin hukum dan juga perbandingan pada kebijakan yang ada. Hasil pada jurnal ini menunjukkan bahwa durasi pada kepemilikan tanah di IKN memiliki potensi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Pada jurnal ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai reformasi pada kebijakan pertanahan yang ada pada IKN dengan tetap mementingkan kepentingan nasional dan prinsip kepastian hukum.]]>
Copyrights © 2025
