<![CDATA[Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan maritim Indonesia. Namun, realisasi penerimaan tersebut masih belum optimal akibat permasalahan tata kelola, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan kelemahan sistem pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis 87 referensi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola pelabuhan yang tumpang tindih regulasi dan terfragmentasi menjadi hambatan utama dalam memastikan akuntabilitas pembayaran sewa perairan TUKS. Selain itu, kesenjangan kompetensi SDM, khususnya pada aspek literasi regulasi, keterampilan digital, dan integritas, menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan yang efektif. Sistem pengawasan yang masih administratif juga terbukti tidak mampu menjamin transparansi dan mencegah maladministrasi, sehingga diperlukan transformasi menuju pengawasan digital berbasis blockchain, big data, serta pendekatan multi-level governance. Sintesis literatur menegaskan keterkaitan erat antara tata kelola, SDM, dan pengawasan dalam kerangka governance triangle, di mana SDM berperan sebagai mediator implementasi dan pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual integratif yang menghubungkan ketiga aspek tersebut secara simultan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai tata kelola sektor maritim, sedangkan secara praktis memberikan rekomendasi strategis berupa penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan digitalisasi pengawasan guna meningkatkan kontribusi PNBP TUKS bagi pembangunan nasional. Kata kunci: PNBP, TUKS, tata kelola pelabuhan, sumber daya manusia, pengawasan.]]>
Copyrights © 2025
