<![CDATA[Kasus pencemaran nama baik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan, terutama seiring dengan perkembangan media sosial dan teknologi digital. Kondisi ini menimbulkan urgensi atas efektivitas perlindungan hukum bagi korban, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum perlindungan korban pencemaran nama baik, membandingkan efektivitas instrumen hukum pidana dan perdata, serta mengevaluasi peran lembaga terkait dalam proses pemulihan nama dan reputasi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan, analisis regulasi, telaah literatur, dan kajian putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum telah tersedia melalui KUHP, KUH Perdata, UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, implementasi perlindungan masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi regulasi, ketidakpastian hasil perlindungan, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan literasi digital, serta pengembangan model perlindungan multise¬ktor. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi reformasi kebijakan hukum dan penguatan kolaborasi lintas lembaga untuk mewujudkan perlindungan yang lebih optimal dan berkeadilan bagi korban pencemaran nama baik di Indonesia]]>
Copyrights © 2025
