<![CDATA[Sengketa tanah bersertifikat ganda merupakan persoalan hukum yang kompleks dalam sistem pertanahan Indonesia karena mengganggu kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Permasalahan ini timbul akibat lemahnya administrasi pertanahan, kesalahan prosedural, serta kurangnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan doktrin Rechtsverwerking sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda, dengan meninjau dasar normatif dan efektivitasnya dalam konteks hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan analisis yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Rechtsverwerking tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pokok Agraria, substansinya tercermin dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Namun, penerapannya masih terkendala oleh ketiadaan aturan teknis yang jelas, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan sistem digitalisasi pertanahan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan integrasi Rechtsverwerking dengan sistem pertanahan elektronik guna menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berkelanjutan]]>
Copyrights © 2025
