<![CDATA[Abstrak Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang dengan sengaja membujuk atau melakukan persetubuhan, melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 03/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mdn. Permasalahan utama difokuskan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak pelaku persetubuhan, serta peran prinsip keadilan restoratif. Studi menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, dan bukti visum et repertum. Hasil penelitian menunjukkan hakim menyusun pertimbangan hukum secara sistematis, memadukan aturan normatif dan bukti empirik. Upaya diversifikasi berbasis keadilan restoratif telah dipertimbangkan namun gagal dilaksanakan akibat gagalnya rekonsiliasi. Akhirnya, sanksi pidana dijatuhkan dengan tetap memperhatikan faktor yang meringankan dan memberatkan, serta asas perlindungan anak. Temuan ini menegaskan pentingnya pertimbangan hukum tertulis dan pelibatan prinsip perlindungan anak, meski di sisi lain memperlihatkan keterbatasan implementasi keadilan restoratif dalam praktik. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Anak, Persetubuhan, Keadilan Restoratif, Perlindungan Anak Abstract This research analyzes the application of criminal sanctions towards children who intentionally persuade or engage in sexual intercourse, using the Medan District Court Decision No. 03/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Mdn as a case study. The main issue centers on how judges formulate their legal considerations in such cases and the role of restorative justice principles. The study adopts a normative juridical method with qualitative analysis of legal documents, court verdicts, and medical evidence. The findings reveal that judges systematically construct legal arguments, combining normative statutes with empirical evidence. Restorative justice and diversionary efforts were formally considered but ultimately failed due to unsuccessful reconciliation attempts. Consequently, the court imposed criminal sanctions while considering both aggravating and mitigating factors as well as child protection principles. These results emphasize the necessity for written legal considerations and highlight the limited realization of restorative justice in judicial practice. Keywords: Criminal Sanctions, Children, Sexual Intercourse, Restorative Justice, Child Protection]]>
Copyrights © 2025
