<![CDATA[Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia dalam menjamin akses energi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah. Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi BBM bersubsidi kerap disalahgunakan oleh oknum yang memiliki kewenangan baik dari internal Pertamina, maupun mitra distribusi lainnya. Praktik penyalahgunaan tersebut mencakup pengoplosan BBM subsidi dengan BBM non-subsidi seperti kasus pertalite, manipulasi data distribusi, hingga kerja sama ilegal antara petugas distribusi dan pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dampaknya sangat merugikan mulai dari kebocoran anggaran negara, kerusakan kendaraan akibat BBM oplosan penurunan kualitas pelayanan publik hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga distribusi energi. Pengoplosan ilegal juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen sekunder untuk mengidentifikasi pola penyimpangan, menganalisis akar masalah seperti lemahnya sistem pengawasan, disparitas harga BBM rendahnya integritas pengelola distribusi. Hasil analisis menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh melalui digitalisasi sistem distribusi, peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Rekomendasi kebijakan yang diajukan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membangun sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih akuntabel, efisien, dan tepat sasaran.]]>
Copyrights © 2025
