<![CDATA[Penelitian ini membahas proses pembuktian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, praktik pembuktian tidaklah sederhana. Korban kerap mengalami kesulitan baik secara internal maupun eksternal, dan bentuk kekerasan yang dialami seringkali saling berkelindan. Pembuktian melalui keterangan korban sebagai saksi hanya sah apabila didukung oleh satu alat bukti lain, seperti hasil pemeriksaan medis atau psikologis. Namun, dalam ruang domestik, kesaksian tidak selalu dapat berasal dari saksi langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas definisi saksi untuk mengakomodasi keterangan yang didengar dari pihak lain. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan relevansi dan nilai kebenaran suatu keterangan dalam mendukung proses pembuktian kekerasan dalam rumah tangga secara adil dan menyeluruh.]]>
Copyrights © 2025
