<![CDATA[Traffic congestion exerts considerable economic repercussions, encompassing fuel wastage from vehicles operating below optimal speeds or constantly halting and increased tyre degradation from excessive brake use. This occurrence underscores the significance of meticulously organised transportation management to mitigate these adverse effects. This study examines the application of Article 288 of Law Number 22 of 2009 regarding Traffic and Road Transportation in addressing traffic infractions in the Jagakarsa District. This study employs a descriptive methodology, utilising a data analysis approach grounded in real-world settings. The study's findings demonstrate that enforcing Article 288 of Law Number 22 of 2009 has not successfully mitigated traffic offences in the Jagakarsa District. This is evidenced by the rising incidence of traffic offences annually, as reported by the South Jakarta Police and the South Jakarta District Court. The primary causes contributing to violations are motor vehicle operators' disregard for traffic restrictions and the developed habitual apathy. This study identifies barriers to implementing the article and proposes strategic solutions to enhance the efficacy of traffic law enforcement in the research region.Keywords: Road Transportation; Traffic Violations; Jagakarsa AbstrakKemacetan lalu lintas menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar, meliputi pemborosan bahan bakar dari kendaraan yang beroperasi di bawah kecepatan optimal atau terus-menerus berhenti dan peningkatan degradasi ban akibat penggunaan rem yang berlebihan. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya manajemen transportasi yang terorganisir dengan cermat untuk mengurangi dampak buruk ini. Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif, dengan memanfaatkan pendekatan analisis data yang didasarkan pada situasi dunia nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berhasil mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jagakarsa. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya insiden pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, seperti yang dilaporkan oleh Kepolisian Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penyebab utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran adalah ketidakpedulian operator kendaraan bermotor terhadap pembatasan lalu lintas dan kebiasaan apatis yang telah berkembang. Studi ini mengidentifikasi hambatan dalam penerapan pasal tersebut dan mengusulkan solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas di wilayah penelitian.Kata Kunci: Angkutan Jalan; Pelanggaran Lalu Lintas; Jagakarsa]]>
Copyrights © 2023
