<![CDATA[Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam melimpah menghadapi tantangan serius dalam ketahanan pangan akibat pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan iklim. Program Food Estate dirancang sebagai upaya strategis pemerintah untuk mengatasi krisis pangan melalui pengembangan pertanian terintegrasi di kawasan perdesaan guna meningkatkan produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor, dan mendorong transformasi ekonomi pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana implementasi Program Food Estate telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan serta dampaknya terhadap transformasi sosial dan perekonomian nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi literatur yang mengkaji peraturan, dokumen resmi, dan yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menghadapi kendala seperti ketidakselarasan dengan kebutuhan lokal, konflik agraria, serta risiko lingkungan yang berpotensi menghambat keberlanjutan proyek. Implikasi penelitian menekankan perlunya evaluasi kebijakan dan penyesuaian strategi yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
